Ekspor Produk Perikanan Tembus ke 172 Negara

JAKARTA, Investor.id - Ekspor produk perikanan Indonesia tercatat telah berhasil masuk ke pasar di 172 negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut mendorong langkah ekspor ini dengan mengeluarkan sertifikasi penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan, lewat penerbitan sertifikat tracebility dan sertifikasi critical control point (HACCP).

Peningkatan Sertifikasi tersebut berdampak terhadap keberterimaaan produk perikanan Indonesia oleh 172 negara pada tahun 2022. “Peningkatan sertifikasi UPI dan HACCP juga membuktikan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Indonesia semakin meningkatkan mutu produk dengan menerapkan sistem pengolahan ikan bertaraf internasional. Hal tersebut sejalan dengan program dan dukungan BKIPM terhadap pelaku usaha dengan menjalankan fungsi sebagai quality assurance produk perikanan," kata Disampaikan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari usai menyampaikan refleksi akhir tahun 2022, di Jakarta baru-baru ini.

Kegiatan sertifikasi ketertelusuran (traceability) mutu produk kelautan dan perikanan mencapai 230 unit pengolah ikan (UPI) dan sertifikasi critical control point (HACCP) per November Tahun 2022. Jumlah capaian sertifikasi tersebut lebih tinggi dibanding 2021, dengan jumlah 191 sertifikat tracebility dan 2.406 sertifikat HACCP.

Hasilnya, BKIPM melakukan terobosan ekspor ke Arab Saudi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan produk perikanan untuk jamaah haji dan umroh.

Selain itu, KKP melalui BKIPM juga melakukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau perjanjian dengan otoritas kompeten sejumlah negara seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, Kanada, Vietnam, Norwegia, hingga Arab Saudi. BKIPM juga telah menjalin Regulatory Partership Agreement (RPA) dengan Food Drug Administration (FDA) dalam rangka mengamankan dan memperluas ekspor udang ke Amerika Serikat (AS). Alhasil, dari 127.787 frekuensi ekspor, hanya ada 8 kasus penolakan (0,006%) selama 2022.

"Tentu ini kami lakukan agar produk Indonesia semakin diakui mutunya sekaligus mencegah kemungkinan-kemungkinan hambatan ekspor ke negara-negara tersebut," ujar Pamuji Lestari.

Sementara dalam hal mitigasi sumber daya ikan (SDI) di Indonesia dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dari 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM sebanyak 31 UPT BKIPM telah melakukan penindakan terhadap 105 pelanggaran karantina. Dengan komoditas lobster, kepiting, ikan hias, hingga dan produk olahan ikan. Tari menyebut HPIK bisa berbahaya bagi para pembudidaya serta memicu kerugian ekonomi sekitar Rp115,9 miliar Tahun 2022.

"Bukan hanya mengawal produk ke ekspor, kita juga jaga SDI dari kemungkinan-kemungkinan adanya HPIK," kata Tari.

Dari sisi pelayanan, BKIPM berkontribusi terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam penerapan Sistem Single Submission Custom Quarantine (SSM QC) di 14 pelabuhan di seluruh Indonesia. Layanan ini telah memangkas waktu hingga 21,39% dengan estimasi penurunan biaya tambahan dan biaya penarikan/ pemeriksaan sejak Juni 2020 sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp161,44 miliar atau 33,66%.

"Kami juga menjalankan audit jarak jauh sebagai bentuk kemudahan dan percepatan layanan, total 22.193 kali remote audit and inspection ini dijalankan oleh 24 UPT BKIPM," ujarnya.

Penerapan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (e-SKIPP) yang merupakan inovasi layanan sertifikasi BKIPM dengan mengganti sertifikat dalam bentuk cetak menjadi sertifikat elektronik. Inovasi e-SKIPP tersebut juga dapat menghemat Anggaran Negara sebesar 600 juta/tahun yang selama ini digunakan untuk pencetakan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik.

Karenanya, Tari mengimbau jajarannya agar terus mempertahankan kinerja positif BKIPM yang telah dicapai di tahun 2022. "Semoga ini jadi motivasi untuk terus berbuat lebih di tahun-tahun mendatang," tutupnya.

Editor: Investor.id