BUMN Akan Tarik Investasi di Luar Pasar Modal Rp 127 Triliun

JAKARTA, investor.id – Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dapat menarik investasi di luar pasar modal sebesar Rp 127 triliun. Target itu mencerminkan 9% dari total investasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun ini sebesar Rp 1.400 triliun.

"Dengan target investasi sebesar Rp 1.400 triliun, kami dari Kementerian BUMN mendorong untuk mendapatkan investasi di luar pasar modal senilai Rp 127 triliun di semua aset BUMN yang bekerja sama dengan swasta atau mendorong UMKM," kata Erick saat membuka Mandiri Investment Forum (MIF) ke-12 di Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Upaya Kementerian BUMN dalam menggenjot perolehan investasi ini salah satunya mempertimbangkan perkiraan International Monetary Fund (IMF) yang memprediksi kemungkinan tidak terjadinya resesi.

Lebih dari itu, Erick melanjutkan, IMF juga menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh di atas 5% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 maupun negara lain di dunia.

Melalui pelaksanaan MIF ke-12, Erick optimistis forum tersebut akan berkontribusi aktif dalam mencapai target investasi di Indonesia. Sebab kegiatan ini telah diikuti sebanyak 25.000 peserta dan 800 investor mancanegara.

Dia juga yakin, melalui dukungan yang sudah terjalin antara Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, dan pemerintah, MIF akan menjadi tempat diskusi terkait perkembangan ekonomi domestik dan global dengan pembicara terkemuka di dunia.

Bukan hanya itu, MIF juga akan menjadi ajang untuk mempromosikan kemajuan dan reformasi kebijakan pemerintah serta peluang investasi di Indonesia. Termasuk, menjadi fasilitas dialog antara sektor publik dan swasta.

"Kami optimistis dengan pemerintah, presiden dan arahannya karena sudah terbukti kita bisa meelewati pandemi. Kita terus menjaga petumbuhan ekonomi di kala situasi global yang tidak pasti dan terus menjaga keberlanjutan perubahan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.

Erick mengungkapkan, sejak 2018, MIF telah disinergikan dengan Kementerian Investasi/BKPM sebagai upaya untuk memastikan kesamaan data investasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian BUMN, BUMN, dan kementerian lain.

"Karena kita dalam mendorong hal ini biasanya datanya yang selalu beda-beda. Inilah kenapa kita sinergikan sejak awal," tutup Erick.

Editor: Jauhari Mahardhika