Pemerintah akan Larang Ekspor Listrik EBT, Begini Pertimbangannya

JAKARTA,investor.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah akan menghentikan ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk merealisasikan penggunaa energi baru terbarukan mencapai 25% dari total pemakaian energi tahun 2025. Oleh karena itu, produksi energi baru terbarukan harus dioptimalkan di dalam negeri.

“Kita ekspor itu kalau berlebih, tetapi ini belum sampai 25%, bagaimana mungkin diekspor. Ini untuk kebaikan negara, semakin dilobi, semakin keras untuk tidak melakukan itu,” ucap Bahlil dalam kuliah umum Media Indonesia yang dipantau secara virtual pada Jumat (03/02/2023).

Menurut Bahlil, kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi baru terbarukan terus meningkat Di beberapa negara tidak mau menerima produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah menetapkan larangan ekspor listrik yang berasal dari energi baru terbarukan sebagai upaya mengejar target bauran energi.

“Larangan ekspor dalam rangka memberikan kedaulatan EBT, karena semua industri ke depan memakai EBT . Kalau enggak produknya tak laku di pasar dunia,” kata Bahlil.

Berkaca dari pengalaman saat melarang ekspor nikel, Bahlil yakin, kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi geliat industri di dalam negeri. Sebab pengusaha nasional akan mengembangkan potensi sektor tersebut.

“Semakin ditekan, kita tekan balik jangan mau diatur negara lain. Dalam pandangan saya pengusaha gak boleh mengatur negara, namun negara yang harus mengatur pengusaha. Kita butuh kolaborasi, equal treatment supaya membangun negara,” kata Bahlil.

Editor: Investor.id