Depo Plumpang atau Masyarakat yang Harus Direlokasi? Dua Pakar Ini Punya Pendapat yang Berbeda

JAKARTA, investor.id- Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan menggelar rapat bersama PT Pertamina (Persero) pada sore hari ini (Senin (6/3) mengenai solusi atas Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina Plumpang. Hal ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo yang meminta keputusan harus segera diambil. Opsi yang ada adalah memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke Pulau Reklamasi atau mereklokasi warga sekitar.

Mengenai kedua opsi tersebut, dua pakar yakni Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi dan .Direktur Eksekutif Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS) Ali Ahmudi Achyak berbeda pendapat.

Fahmy Radhi dengan tegas meminta Depo yang harus dipindah. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah penduduk. "Dalam proses pengambilan keputusan itu mengemuka pendapat bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina. Hampir tidak mengemuka pendapat yang mempertanyakan: “mengapa kebakaran dahsyat terjadi?”. Kalau kebakaran itu tidak terjadi maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk,"kata Fahmy.

Kedua, opsi pemindahan Depo Pertamina dapat diputiuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak: Pertamina, Pemda DKI, dan Warga.

Ketiga, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat, tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya. “Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata Pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya,” kata Fahmy.

Sementara Ali Ahmudi Achyat punya pendapat lain. Menurutnya, salah satu opsi yang cukup rasional dan realistis adalah relokasi warga dengan menyediakan hunian yang lebih baik, murah, aman dan nyaman. “Bukankah solusi serupa yang pernah dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan lahan di Kampung Akuarium dan wilayah lainnya. Insya Allah cukup berhasil kok,” katanya.

Disebutkan, tahun 1974 saat pertama kali dibangun, kawasan Plumpang itu kosong. Isinya hanya rawa-rawa dan sawah yang ditanami sayur-sayuran. Penduduknya sangat sedikit. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan Kota Jakarta yang semakin padat, maka berdatangan banyak orang yang tinggal di tanah tersebut.

“Awalnya mereka adalah penduduk ilegal yang tidak punya KTP dan bukan pemilik tanah tersebut. Sependek ingatan saya, pada tahun 1987, Walikota Jakarta Utara pernah menolak memberikan KTP kepada para penghuni ilegal tersebut. Entah mengapa sekitar tahun 1995, mulai ada perubahan kebijakan sehingga mereka punya KTP. Perkembangan selanjutnya menjadi rumit karena tanah negara tersebut menjadi perebutan banyak warga yang kemudian statusnya menjadi semakin tidak jelas. Dalam kontek lokasi ini, secara legal tidak ada yang salah dari Pertamina Depo Plumpang. Perusahaan ini hadir di lokasi tersebut jauh sebelum terjadi kepadatan seperti sekarang,” katanya.

Menurut dia, sebagai bagian dari Obyek Vital Nasional (Obvitnas), Pertamina harus mengoptimalkan kerjasama pengamanan dengan TNI-POLRI dan meminta dukungan Pemerintah DKI Jakarta untuk menertibkan masalah lahan dan permukiman di sekitarnya dengan penyelesaian yang tuntas, adil dan transparan.

Namun dia sepakat bahwa pasca kebarakan, harus evaluasi ulang apakah penyebabnya faktor alam (misalnya petir), teknologi, human error, atau lainnya. “Justru aspek sosial yang sering terlupa tapi bisa sangat berpengaruh bagi 2 aspek sebelumnya (ekonomi dan lingkungan),” katanya.

Editor: Euis Rita Hartati