JAKARTA, investor.id – Nilai realisasi belanja produk dalam negeri pemerintah untuk kuartal I-2023 telah menembus Rp 200 triliun dalam kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) 2023 yang mempertemukan antara industri lokal dan seluruh instansi yang memakai APBN dan APBD, di Istora Senayan, Jakarta, pada 15-17 Maret 2023.

Angka itu akan terus meningkat, seiring pembaruan pada bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Capaian realisasi belanja pemerintah tersebut merupakan catatan yang sangat baik, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD, dan BUMN baru memasuki bulan ketiga. Angka ini merupakan capaian realisasi pembelian barang/jasa pemerintah yang didorong oleh rangkaian kegiatan Business Matching yang sudah dimulai sejak awal Maret 2023.

“Selanjutnya, kami berharap seluruh pihak dapat terus mengejar realisasi belanja K/L/PD maupun BUMN yang telah dikomitmenkan sebesar Rp 1.157,47 triliun. Nilai yang sudah terkumpul pada kuartal pertama ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (17/3).

Menperin merinci, nilai komitmen Rp 1.157,47 triliun berasal dari komitmen K/L/PD sebesar Rp 626,87 triliun dan BUMN sebesar Rp 530,6 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan potensi sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia produk dan jasa dari dalam negeri.

“Komitmen ini juga meningkat sebesar lima kali lipat bila dibandingkan dengan capaian pada Business Meeting tahap I pada 2022 senilai Rp 214,1 triliun,” imbuh dia.

Menperin mengatakan, rangkaian Business Matching diawali dengan pelaksanaan Bimtek serta sosialisasi pengisian SIRUP dan SPSE yang diikuti oleh seluruh PPK di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Dengan cara tersebut, proses realisasi belanja pemerintah bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal.

Presiden Joko Widodo saat pembukaan Business Matching 2023 mengatakan, upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal harus dilakukan dengan kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. “Saya ingat, dahulu hanya 50 ribu produk yang masuk e-Katalog. Saat ini, sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah masuk e-Katalog. Ini dalam waktu yang sangat singkat, setahun lebih sedikit,” ungkap dia.

Jokowi mengingatkan kepada seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah, karena sudah banyak produk lokal yang masuk ke dalam e-Katalog, jangan dibiarkan saja tetapi harus dibeli. “Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, semuanya tengok itu e-Katalog. Beli. Jadi, 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri,” tegas dia.

Dia menekankan, sasaran tersebut harus bisa direalisasikan karena untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor UMKM supaya semakin hidup dan berkembang. “Tidak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tetapi dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” ungkap Kepala Negara.

Menurut dia, saat ini banyak industri di dalam negeri yang sudah mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing global, seperti seragam militer, senjata, dan sepatu. “Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar,” tutur dia.

Presiden mengusulkan, pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri akan terhubung dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). “Kalau sudah masuk ke tukin, pasti semuanya akan semangat. Ini akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri,” ungkap dia.

Jokowi pun mengingatkan, apabila nanti sudah terhubung dengan tukin, harus ada sanksinya juga. “Kalau masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN atau APBD, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,” tutur dia.

Menutup Business Matching PDN 2023, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyampaikan apresiasi atas partisipasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD sehingga kegiatan tersebut sukses terselenggara. “Apa yang dikerjakan hingga hari ini merupakan awal, masih banyak tugas pekerjaan pencapaian realiasi transaksi belanja PDN yang harus diselesaikan sampai dengan akhir 2023,” tegas dia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Herindra meminta instansi terus berpihak kepada industri dalam negeri. Program P3DN merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Untuk itu, dia mengimbau para instansi untuk mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa hingga 95%.

“Kami mengajak Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN untuk menggelorakan penggunaan produk dalam negeri. Seperti disampaikan presiden, kita perlu disiplin dalam pelaksanaan Program P3DN karena akan ada reward and punishment. Misalnya kalau tidak mencapai target yang disepakati, akan ada pengurangan anggaran,” ujar dia.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS