IMF Minta Indonesia Buka Ekspor Nikel, Bahlil: Harus Kita Lawan

JAKARTA, investor.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan sikap lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta Indonesia untuk membuka kembali ekspor bahan mentah nikel. Padahal, larangan ekspor bahan mentah nikel merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat hilirisasi komoditas ekspor.

“Kalau ada yang mengatakan hilirisasi sebuah tindakan yang merugikan negara, kita pertanyakan pemikiran ada apa dibalik itu? termasuk kita di dalam negeri. Sebagai mantan aktivis, saya merasa terganggu ketika kedaulatan bangsa digores siapapun. Ini harus kita lawan,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Jumat (30/6/2023).

Dalam paparan Article IV Consultation IMF menyatakan bahwa potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan hilirisasi perlu dipertimbangkan. Beberapa hal yang akan terdampak dengan hilirisasi, yaitu investasi asing, penerimaan negara, dampak kerugian bagi negara lain.

Dia mengatakan, dengan adanya hilirisasi justru meningkatkan kinerja ekspor di Tanah Air. Neraca perdagangan Indonesia berhasil surplus selama 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada tahun 2017-2018 ekspor nikel hanya sebesar US$ 3,3 miliar. Namun setelah melakukan pelarangan ekspor bahan bakar nikel maka geliat ekspor nikel mulai pulih secara perlahan. Bahkan, tahun 2022, nilai ekspor dari hilirisasi nikel mencapai US$ 30 miliar. 

Dari sisi negara mitra dagang sebelumnya Indonesia memiliki defisit dengan Tiongkok. Pada periode 2016-2017 defisit perdagangan tersebut turun menjadi US$ 18,4 miliar.

“Dengan hilirisasi kita dorong ekspor dan kita tidak lagi menjual dalam bentuk komoditas, tetapi setengah jadi dan barang jadi. Tahun 2022, defisit dengan Tiongkok itu hanya US$ 1,8 miliar dan di kuartal I 2023 sudah surplus US$ 1,1 miliar,” ucap Bahlil

Dari sisi pendapatan negara dalam dua tahun terakhir pendapatan negara mencapai target. Menurut Bahlil hal ini tidak terlepas dari hasil hilirisasi. Sebab dari upaya hilirisasi berdampak positif terhadap peningkatan pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan pasal 21.

“Ketika membangun hilirisasi akan mendapatkan peningkatan pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan pasal 21. Harus dilihat bahwa hilirisasi bukan konteks ciptakan nilai tambah tapi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa,” tutur Bahlil.

Dia mengatakan dengan terjadinya hilirisasi terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah terutama daerah-daerah penghasil dari komoditas bahan baku, terutama daerah penghasil komoditas tambang. Saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2022 di daerah berlangsungya hilirisasi sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Sulawesi Tengah (20,3%), Maluku Utara(19,4%), dan Sulawesi Tengah (6,7%).

“Misalnya pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil tambahan seperti Maluku Utara, sebelum hilirisasi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Skrg 19,4% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat yang sama terjadi penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil.

Editor: Investor.id