Akuisisi 14% Saham Vale Tak Menambah Nilai Strategis MIND ID

JAKARTA, investor.id  - MIND ID belum memiliki hak pengendali dengan mengakuisi 14% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan Investor Rights Agreement (IRA), dengan menambah kepemilikan 14% maka MIND ID akan menambah kuota perwakilan pada dewan komisaris Vale Indonesia. Keputusan strategis seperti penentuan proyek hilirisasi, struktur pendanaan maupun pembagian dividen kepada pemegang saham, diluar kendali MIND ID.

"Akuisisi penambahan kepemilikan 14% di PT Vale Indonesia tanpa adanya perubahan struktur tata kelola, tidak menambahkan nilai strategis bagi MIND ID," kata Kadiv. Institusional Relations MIND ID Selly Adriatika kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (11/07/2023).

Divestasi  dilakukan secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional. Saat ini, Indonesia hanya menguasai 20% saham Vale melalui holding pertambangan MIND ID. Artinya, diperlukan 31% lagi agar perusahaan plat merah itu menjadi pengendali.

Selly mengatakan akusisi 14% tidak sebanding antara nilai yang dibayarkan dengan manfaatnya. Menurutnya porsi 14% itu tidak menambah kendali MIND ID atas keputusan strategis sehingga tidak ada manfaat tambahan dari investasi akuisisi 14% saham Vale Indonesia.

Pelepasan saham 14% Vale diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, akhir pekan lalu. Arifin menuturkan kewajiban divestasi Vale sebenarnya hanya 11% guna memenuhi ketentuan kepemilikan nasional 51%. Pasalnya Vale sebelumnya secara periodik telah melepas 40% saham dengan mekanisme divestasi. Menurut Arifin, pada divestasi kali Vale bersifat fleksibel dan bersedia menambah 3% saham yang dilepas sehingga total menjadi 14%.

Adapun komposisi saham Vale Indonesia saat ini dimiliki Vale Canada Limited sebesar 43,79%, MIND ID sebanyak 20%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.  sebesar 15,03%, dan masyarakat/publik sebanyak 20,49%. Bila mengakuisisi 14% maka porsi MIND ID menjadi 34%.

Pengamat Pertambangan Ferdy Hasiman menilai, pelepasan 14% saham merupakan hasil kompromi antara Vale dengan pemerintah. Dia mengingatkan divestasi 51% tidak bisa dikompromikan lantaran itu merupakan amanat konstitusi. "Jangan menganggap 34% itu jalan tengah. Freeport saja 51% maka Vale juga harus 51%. Ini perintah konstitusi bukan perintah Presiden," tegasnya.

Ferdy menuturkan, divestasi Vale menentukan sikap konsistensi pemerintah. Bila kurang dari 51% kepemilikan saham nasional maka pemerintah dapat dinilai inkonsisten. Hal ini pun dapat menjadi preseden bagi perusahaan tambang asing lainnya lantaran divestasi tak wajib 51%.

"MIND ID masuk ke Vale harus dengan sebuah identitas sebagai perusahaan negara yang bermartabat," ujarnya.

Vale Indonesia merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Perusahaan asal Kanada itu mengantongi Kontrak Karya pada 1968. Vale telah mendapatkan perpanjangan pertama pada Januari 1996. Konsesi Vale Indonesia berakhir 28 Desember 2025. 

Divestasi saham menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh perpanjangan operasi. Kontrak Karya Vale Indonesia berakhir dan diganti dengan lisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bila mendapatkan perpanjangan konsesi. 

Pengamat BUMN Toto Pranoto mendorong pemerintah untuk melakukan renegosiasi dengan pihak pemegang saham mayoritas saat ini. Menurutnya perpanjangan kontrak karya menjadi IUPK menjadi kesempatan bagus bagi pemerintah. "Momennya adalah perlunya Vale mendapatkan perpanjangan IUPK di tahun depan," tuturnya.

Editor: Euis Rita Hartati