Berpotensi Rugi US$ 7 M, RI Ajak Negara Lain Lawan EUDR

JAKARTA, investor.id–Pemerintah Indonesia akan mengajak sejumlah negara yang turut terdampak European Union Deforestation-Free Products Regulations (EUDR) bersama-sama melawan kebijakan anti-deforestasi tersebut. Bagi Indonesia, implementasi EUDR akan menghambat masuk tujuh komoditas, yakni sawit, kayu, karet, kakao (cokelat), ternak sapi, kedelai, dan kopi, ke pasar Uni Eropa (UE), sehingga berpotensi mengalami kerugian US$ 6-7 miliar.

Demikian keterangan pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dipantau Investor Daily dari kanal media sosial Sekretariat Presiden, Kamis (13/07/2023). Menko Airlangga menjelaskan, Indonesia berharap pedoman (guideline) implementasi EUDR mengadopsi apa yang sudah menjadi best practices, misalnya kayu dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sawit dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)/Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). "EUDR sudah diundangkan di UE, tapi yang paling penting guideline-nya mesti mengadopsi apa yang sudah jadi best practices. Nanti yang kena tujuh komoditas, seperti sapi, kakao, sawit, soya, timber, dan karet. Produk RI yang terdampak nilainya US$ 7 miliar. Itu kalau mereka (UE) bisa menerapkan standar dan kita bisa ada kesepakatan itu tetap bisa berjalan," ujar Airlangga.

Melalui EUDR, barang yang masuk ke UE harus bebas deforestasi dengan tergantung pada UU di negara masing-masing dan wajib lolos due diligence. Dalam prosesnya, negara akan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni low risk (risiko rendah), standard risk (risiko sedang atau standar), dan high risk (risiko tinggi). Apabila masuk high risk, 8% barang yang masuk harus diverifikasi. Untuk standard risk dan low risk masing-masing barang yang harus diverifikasi 6% dan 4%. "Masalahnya, dalam berbagai kasus, mereka tetap butuh verifikasi dan verifikasi ini tentu ada ongkosnya, siapa yang menanggung? Dan ini sangat mengganggu bagi pekebun rakyat (smallholders) yang jumlahnya di Indonesia ada 15-17 juta pekebun, mereka pasti akan terdampak dengan ketentuan verifikasi ini," ungkap Airlangga.

Laju Deforestasi RI 2021-2022 Turun 8,4%

Keberatan Indonesia lainnya terkait EUDR adalah kewajiban geolocation. "Kita keberatan, tidak perlu geolocation untuk setiap produk dicek. Karena kita itu sudah berbasis standar ISPO/RSPO untuk sawit dan SVLK untuk kayu," ungkap Airlangga. Menurut dia, secara resmi implementasi EUDR dengan berbagai guideline berlaku pada 18 bulan sejak diundangkan atau sekitar Mei-Juni 2025. Karena itulah, RI berusaha mencapai kesepakatan baru dari implementasi aturan tersebut, di antaranya belum lama ini melakukan joint mission ke UE bersama Malaysia yang kemudian ditindaklanjuti dengan kedatangan para pejabat pemerintah dan parlemen UE ke Indonesia. "Kita membahas joint task force untuk melakukan dialog dan mendorong agar kebijakan itu tidak diskriminatif serta melibatkan para stakeholders dan ada capacity building untuk para smallholders," ujar dia. Karena isu EUDR bukan menyangkut pengadilan, task force berperan mengawal implementasi EUDR dan saat ini sudah 13 negara yang memiliki situasi hutan seperti Indonesia dan mendukung sikap RI.

Nego di IEU-CEPA

Sementara itu, Menteri Zulkifli mengatakan, EUDR sangat mengganggu Indonesia karena sangat diskriminatif dan hanya ditujukan kepada produk-produk RI, seperti kopi, cokelat, sawit, dan karet, yang dikaitkan dengan deforestasi. "Itu sangat diskriminatif. Karena itu, kita akan melakukan perlawanan, nanti berunding perlawanannya seperti apa, tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan, seperti Malaysia," tandas dia.

BUMN Khusus Sawit Terbentuk, Ekonom: Bisa Atasi Gejolak Harga Migor

Zulkifli juga mengatakan, terdapat peluang untuk melakukan negosiasi pengecualian aturan EUDR untuk produk-produk asal Indonesia itu melalui Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perundingan IEU-CEPA sendiri saat ini telah memasuki putaran atau ronde ke-15. "Ya, kita bisa melalui IEU-CEPA, dikecualikan, atau kita menggugat. Tapi sekarang kita sedang mengugat soal sawit juga di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), (jadi) setelah ini. Ini (EUDR) akan berlaku akhir 2024, kita bisa cek produk-produk yang terkait EUDR itu nilainya hampir US$ 6 miliar, kita bisa kehilangan itu. Karenanya, kita punya hak menggugat nantinya,” papar Menteri Zulkifli.

Harus Kompak

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung mengatakan, cara melawan EUDR adalah negara-negara yang dirugikan oleh kebijakan itu harus kompak. "Cara melawan yang paling efektif itu apa, negara-negara yang dirugikan harus kompak. Kekompakan itu misalnya melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk sawit. Hanya permasalahannya, sepakat dan setiakah dengan kekompakan tersebut, tentu dibutuhkan komitmen yang kuat. Kalau sudah kompak, EUDR itu enggak ada apa-apanya, wong UE tidak bisa lepas dari sawit. Cara lainnya, Indonesia barus berpacu mencari pasar baru untuk minyak sawit (crude palm oil/ CPO). Peluang itu masih terbuka lebar ke negara-negara yang selama ini tidak terjangkau misi dagang Indonesia," papar Gulat kepada Investor Daily pada hari yang sama.

Kemenkop UKM Gandeng RSPO Perkuat Kapasitas Petani Sawit Kembangkan Budidaya Berkelanjutan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono sebelumnya mengatakan, Indonesia sudah berbuat banyak untuk menekan dan atau menghindari deforestasi, di antaranya dengan menghentikan pemberian izin sawit baru di hutan alam dan gambut serta mewajibkan sertifikasi ISPO. Karena itu, sebaiknya EUDR dicabut. “Sebaiknya UU itu (EUDR) dicabut, sebab ini sepihak,” ungkap Eddy kepada Investor Daily. Adopsi EUDR oleh 27 negara di kawasan UE dilakukan per 16 Mei 2023.

Editor: Tri Listiyarini