Pemerintah All Out Jaga Ketersediaan dan Harga Pangan

JAKARTA, ID – Guna mengantisipasi puncak El Nino pada Agustus – September tahun ini, pemerintah melalui sinergi kementerian dan lembaga (K/L) telah mengerahkan segala upaya (all out) sejak Februari – April lalu untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan, utamanya beras. El Nino bisa menyebabkan kemarau panjang sehingga berdampak ke produksi pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengaku, dirinya diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga stok pangan, terutama beras. Saat ini, stok beras nasional dalam kondisi aman, namun pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tetap mengantisipasi ketersediaannya menjelang puncak El Nino.

“Sebenarnya, stok beras kita aman, tapi kita enggak boleh (telalu) pede (percaya diri). Sampai Juli ini, kita punya (luas) panen di atas 800 ribu hektare (ha), Agustus juga masih ada panen di atas 800 ribu ha. Overstock kita masih di atas dua juta ton. Tapi, kita enggak boleh (pede). Siapa tahu El Nino enggak Agustus-September saja, bisa berlanjut. Sehingga, Pak Presiden bilang ‘Ini enggak boleh dihitung, dioptimalkan saja yang bisa dilakukan’," jelas Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/07/2023).

Menurut Mentan, Presiden Jokowi menginginkan agar stok beras di dalam negeri selalu tersedia di atas 1,2 juta ton dan itu menjadi tanggung jawab lintas K/L, bukan hanya Kementan. “Saya masih yakin, enggak (kelangkaan beras) karena data kita sangat oke. Dari kondisi yang ada, kita punya pertanaman padi di atas 10 juta ha. Yang kita anggap bersoal sampai hari ini cuma 70 ribu ha dari 10 juta ha. Katakanlah, imbas El Nino sampai saat ini cuma 70 ribu ha," jelas Mentan.

Selain beras, Kepala Negara juga membahas stok pangan lain, seperti daging dan telur ayam, yang ketersediaannya masih aman. Meski terjadi fluktuasi dan dinamika harga, asalkan semua K/L bersinergi mengendalikannya maka stabilisasi harga seperti yang diminta Presiden Jokowi bisa tercapai.

Lebih jauh Mentan mengatakan, Kementan telah diminta memetakan secara persis daerah yang masih hijau yang berarti airnya sangat cukup. Daerah tersebut harus di-backup dengan upaya-upaya optimalisasi pertanaman dan pengendalian lainnya. Selain daerah hijau, Kementan membagi peta itu ke dalam daerah kuning dan merah guna mengidentifikasi kondisi air di suatu daerah.

Daerah kuning artinya airnya pas-pasan sehingga harus ada intervensi guna mengendalikan air irigasi, embung, dan lain-lain, serta dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk daerah merah, harus disiapkan beberapa komoditas lain, juga varietas tahan kekeringan, dan kemungkinan disikapi dengan persiapan lumbung pangan khusus bagi daerah merah. “Perintah presiden jelas, ini harus diseriusi. Kita tidak boleh bersoal khususnya dengan beras, dibuat antisipasi sejelek mungkin, harus disiapkan,” papar Mentan.

Ia memaparkan, Kementan telah menyiapkan enam provinsi yang bakal menjadi penyangga pangan utama saat menghadapi El Nino, tersebar di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. “Penyikapan (terhadap El Nino) harus bagi tugas dengan daerah, misalnya bupati mempersiapkan apa dengan jajarannya, gubernur punya tanggung jawab sendiri. Dan mentan juga mengambil langkah strategis yang dibutuhkan daerah," jelas Mentan.

Adaptasi Pola Tanam

Pada Selasa (18/07/2023), Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke Istana Merdeka, Jakarta, menghadiri rapat terbatas (ratas) guna membahas antisipasi El Nino yang akan dihadapi RI. Jokowi minta para menteri serius menghadapi fenomena itu yang diperkirakan terjadi Agustus-September ini.

Para menteri itu adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Mahfud MD, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat agar memantau kondisi cuaca dan iklim yang sangat dinamis menjelang fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus-September 2023. Selain memantau kondisi cuaca dan iklim, Dwikorita mengimbau agar masyarakat terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, hingga beradaptasi dengan pola tanam.

“Kami juga menghimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi dengan pola tanam dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu-waktu dari BMKG," ujar Dwikorita.

Hukum dan Terorisme

BMKG menyatakan, El Nino akan berintensitas lemah hingga moderat, sehingga dikhawatirkan berdampak ke ketersediaan air atau kekeringan dan produktivitas pangan atau ke ketahanan pangan. Dwikorita menegaskan, pemerintah telah melakukan antisipasi El Nino sejak Februari-April lalu.

“Namun, tadi sudah dikoordinasikan antisipasinya sudah dimulai sejak Februari-April. Itu sudah berjalan, perlu diperkuat dan kami juga merekomendasikan ke masyarakat, meski kita masuk musim kemarau kering, tetapi karena wilayah RI ini dipengaruhi oleh dua samudra dan juga topografinya yang bergunung-gunung khatulistiwa. Masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi," papar Dwikorita.

Artinya, kata dia, bukan berarti seluruhnya serempak kering ada di sela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah.

Sedangkan Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan, El Nino juga berpengaruh terhadap sektor hukum dan terorisme.

“Tadi ada mentan, ayamnya bagaimana, telurnya bagaimana, berasnya itu bagaimana. Dalam bidang hukum ada terorisme, ada penyelundupan, ada perbatasan dan seterusnya, banyak sekali. Karena itu, tadi penting, kalau terjadi musim panas yang berakibat banyak hal terhadap kita. Itu sudah diantisipasi dan sudah dipikirkan pemerintah," ujar dia. (tl)

Editor: Indah Handayani