Menkop UKM: Kebijakan Transformasi Digital Harus Lindungi Ekonomi Domestik

JAKARTA, investor.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kebijakan transformasi digital harus benar-benar mampu melindungi ekonomi domestik, melindungi produk lokal, dan melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing.

Pandangan tersebut disampaikan Menkop UKM Tetan saat merespons pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR-RI terkait pengaturan e-commerce, dalam pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (12/9).

“Saat ini Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan oleh Mensesneg. Dan dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital,” kata Menkop UKM Teten.

Menteri Teten menambahkan, pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi seperti yang sudah dilakukan China dan Singapura. “Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital,” kata Menkop UKM.

Di China, kata MenkopUKM, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, namun yang baru tidak membunuh pelaku ekonomi lama. Sehingga, di China, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2011, ekonomi digital berkembang naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41% terhadap GDP.

“Dan di China, 90% dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10% oleh asing,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah, dimana 56% pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44%. “Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik,” kata Menkop UKM.

Ia menyatakan saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya. Ia mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal China, Tiktok di Indonesia.

“Dimana di China sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital,” kata Menteri Teten.

Menkop UKM yakin bahwa negara-negara asing tidak akan meninggalkan Indonesia hanya karena menerbitkan aturan mengenai ekonomi digital yang lebih tegas. Karena menurut dia, pasar digital di Indonesia sangat besar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa.

Oleh karena itu, Indonesia pun harus berani membuat regulasi yang sesuai. “Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menyebutkan pihaknya harus melindungi keberadaan produk-produk UMKM, sedangkan pengaturan perdagangannya ada di ranah Kemendag. “Bagaimana saya bisa meningkatkan daya saing produk UMKM bila menghadapi harga dumping, ya tidak kuat,” ungkap Menkop UKM.

Nantinya, bagi Menteri Teten, pengaturan itu tidak hanya secara elektronik saja, hal lain yang juga akan diatur misalnya perpajakan. “Produk kita juga susah masuk ke negara lain, tarif disana dinaikkan. Jadi, tarif perdagangan juga harus kita atur. Semua negara mengatur itu,” kata Menkop UKM.

Namun, menurut Menkop UKM, Permendag saja tidak cukup, melainkan harus ada kebijakan nasional mengenai ekonomi digital. Untuk itu, kehadiran Satgas diperlukan dan memang akan disiapkan pemerintah.

Menteri Teten menambahkan, dalam pengaturan ekonomi digital itu tidak hanya e-commerce saja. Misalnya, sektor keuangan yang dinilai sudah baik, dimana asing tidak terlalu dominan atau hanya 6%.

Sementara menyangkut urusan logistik, mobilitas transportasi, hingga infrastruktur dan industri. “Dan juga ada bisnis media yang saat ini tergerus asing hampir 65%,” ujar MenKop UKM.

Editor: Prisma Ardianto