Pemerintah Siap Guyur Insentif Energi Hijau di IKN, Regulasi Disiapkan

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menggulirkan sederet insentif agar dengan harga energi hijau dapat terjangkau di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, regulasi yang dibutuhkan kini sedang dipersiapkan.

“Untuk mengatur agar harga energi di IKN tidak mahal, tentu saja kami akan membuat beberapa kebijakan untuk pengelolaan energi di nusantara utamanya baik itu energi untuk kendaraan, kemudian untuk juga rumah tangga,” ungkap Direktur Transformasi Hijau Otorita IKN (OIKN) Agus Gunawan kepada wartawan selepas Jumpa Pers Kerjasama Keberlanjutan Swedia-Indonesia 2023, di Ayana MidPlaza, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Dia menerangkan bahwa kebijakan yang dimaksud mulai dari pemberian insentif hingga keringanan pembayaran pajak kendaraan listrik bagi masyarakat. Insentif dan keringanan pajak juga terbuka untuk diberikan kepada perusahaan yang mendirikan pembangkit listrik dengan prinsip hijau.

“Tentu saja akan membangun pembangkit listrik dari tenaga renewable, tentu akan ada insentif-insentifnya. Itu jelas ada, kemudian kemudahan-kemudahan, kemudian pajak yang lebih rendah itu akan jelas ada,” terangnya.

Lebih lanjut, Agus mengakui bahwa biaya membeli energi hijau terbarukan saat ini masih lebih mahal. Namun demikian, biaya setelah pembelian produk EBT itu akan lebih murah.

“Misalnya untuk vehicle pada saat menggunakan energi dari listrik, memang mobil listrik itu sendiri akan mahal. Tetapi kemudian operasinya tinggal charge tidak memerlukan mengisi BBM itu menjadi lebih murah,” terang dia.

Disamping itu, biaya lebih murah lain misalnya menyangkut pemeliharaan lingkungan seiring emisi gas buang yang jauh tereduksi. Hal ini tentu sejalan dengan upaya bersama untuk menyikapi fenomena perubahan iklim.

“Itu yang paling mahal yang apabila terjadi peningkatan suhu global, temperatur global itu meningkat kemudian kerusakan lingkungan yang lebih parah itu yang lebih mahal. Jadi sebetulnya dampak positif kepada masyarakat Nusantara di Indonesia pada umumnya menjadi yang lebih murah disana,” urai Agus.

Kembali soal insentif, Agus mengatakan saat ini PT PLN sedang berencana membangun stasiun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW), dimana 10 Megawatt (MW) pada Februari 2024 dan sisanya 40 MW. Dari sana, pemerintah berharap investor atau pihak swasta dapat terlibat dalam pembangunan energi hijau terbarukan di IKN.

Dia menambahkan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN nantinya hanya ada kendaraan listrik. Oleh karena itu, pengelolaan yang dilakukan pemerintah di IKN lebih terfokus pada penyedian tenaga listrik baru terbarukan. “Lalu pengelolaan untuk mengatur harganya tidak terlalu mahal, tidak memberatkan bagi masyarakat itu menjadi hal yang lebih spesifik dalam menjalankannya,” pungkas Agus.

Editor: Prisma Ardianto