Kebijakan Sawit Harus Perhatikan Aspek Hulu-Hilir

JAKARTA, investor.id-Kebijakan tata kelola industri sawit nasional harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan aspek hulu hingga hilir. Sebab, industri sawit merupakan sebuah rantai pasok, pemberlakuan kebijakan dalam salah satu mata rantai akan berdampak ke rantai lainnya.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengatakan, pelaku langsung industri sawit saja sedikitnya terbagi empat kelompok. Yakni, penghasil buah (tandan buah segar/TBS) yang terdiri atas produsen/penyedia bibit, produsen/penyedia pupuk dan pestisida, pekebun petani/kelompok tani maupun perusahaan.

Lalu, penghasil minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), penghasil bahan baku industri, dan penghasil barang konsumsi, ketiga ini berupa produsen bahan baku industri dan atau barang konsumsi, pengolah limbah, dan pelaku logistik. Di sisi lan, terdapat pelaku tidak langsung, seperti penyedia mesin, jasa perawatan, dan institusi riset. “Karena itu, kebijakan tata kelola industri sawit nasional jangan parsial, harus menyeluruh dari aspek hulu hingga hilir,” ujar Kacuk Sumarto di Jakarta, Kamis (04/01/2024).

Salah satu kebijakan parsial di industri sawit nasional adalah terkait minyak goreng (migor). Menurut Kacuk, ketika pemerintah menyetop ekspor minyak sawit dengan alasan menjaga suplai migor dalam negeri, yang terdampak justru petani sawit.

“Kebijakan itu hanya mempertimbangkan pelaku migor, tapi lupa dalam rantai pasoknya ada petani. Akibat setop ekspor itu timbul ongkos sosial yang mahal, terjadi malapetaka karena ketika ekspor dibuka lagi, kapal sulit didapat kalaupun ada biayanya sangat mahal. Akhirnya, ekspor minyak sawit Indonesia sempat stuck,” jelas Kacuk. Kacuk menggambarkan, kebutuhan migor nasional hanya 2,5 juta ton setiap tahun dan hanya 16% dari angka itu yang dikonsumsi kalangan berpenghasilan rendah.

Belajar dari pengalaman itu, ke depan, perlu dirumuskan kebijakan tata kelola industri sawit nasional yang benar-benar mempertimbangkan aspek hulu-hilir sawit. Karenanya, RSI siap menjadi mitra pemerintah untuk membantu merumuskan hal tersebut. “Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundangan dan pemberdayaan masyarakat sawit,” tutur Kacuk.

Salah satu misi RSI adalah menyelenggarakan riset dan kajian kebijakan dan peraturan perundangan terkait pengusahaan perkelapasawitan nasional pada seluruh rantai pasok (hulu-hilir termasuk penunjangnya) agar dapat memberikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah tentang kebijakan dan peraturan perundangan yang sesuai dan mendukung pengusahaan perkelapasawitan nasional saat ini maupun masa depan.

RSI didirikan dan dideklarasikan pada 23 Juni 2023 di Medan, Sumatra Utara, oleh 17 orang sebagai pribadi dan atau mewakili perusahaan yang semuanya merupakan pelaku sawit dengan idealisme mewujudan kondisi pengusahaan perkelapasawitan yang kondusif, kompetitif (produktif, efisien, berkelanjutan) melalui upaya-upaya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

RSI hadir karena keprihatinan para pendiri atas iklim usaha yang kurang kondusif, posisi tawar usaha kecil menengah (UKM) dan petani yang lemah, serta pemberdayaan seperti peremajaan sawit rakyat (PSR) yang lambat.

Editor: Tri Listiyarini