IKN Dapat Jatah Rp 40 Triliun dari APBN 2024

PPU, investor.id – Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat jatah Rp 40 triliun untuk membangun infrastruktur pada tahun 2024. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 ini utamanya untuk pembangunan yang bersifat nonkomersial.

“APBN 2024 mengalokasikan sekitar Rp 40 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN,” beber Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara di Penajam, Senin, (8/1/2024).

Dia menerangkan, alokasi dana dari APBN penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN yang menyangkut pemerintahan dan semua infrastruktur yang bersifat barang publik (public goods). Dalam hal ini, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan dan yang lain-lain.

“Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara,” ungkap Bambang.

Namun demikian, proyek yang digarap dari anggaran tersebut secara rinci bakal ditentukan oleh Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Pastinya anggaran Rp 40 triliun dari APBN digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Kota Nusantara,” tambah Bambang.

OIKN sendiri menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampakkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas (smart city) untuk penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu. Menurut Bambang, membangun satu ekosistem kota yang cerdas perlu juga melibatkan investor domestik, asing maupun investor gabungan antara domestik dan internasional.

Pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek yang dibiayai APBN. Selain itu, pendanaan melibatkan kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kata Bambang Susantono.

Editor: Prisma Ardianto