Pengendalian Inflasi Beras Konsisten Dilanjutkan

JAKARTA, investor.id–Pemerintah terus melanjutkan upaya pengendalian harga beras di pasaran, meskipun inflasi komoditas pangan pokok tersebut pada Januari 2024 sebesar 0,64% terdepresiasi signifikan dibandingkan Januari 2023 yang sekitar 2,34%. Program-program pangan strategis terkait beras, yakni bantuan pangan beras (BPB), stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah (GPM), serta fasilitasi distribusi pangan (FDP) konsisten dijalankan, apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki periode Puasa-Lebaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis tingkat inflasi Januari 2024 sebesar 0,04% secara bulanan, lebih rendah dari Desember 2023 dan Januari 2023. Inflasi nasional secara tahunan di posisi 2,57%, lebih rendah dibandingkan Januari 2023 yang kala itu cukup tinggi 5,28%.

Khusus inflasi beras Januari 2024 cukup terkendali sekitar 0,64%, sedikit naik dibandingkan Desember 2023 sebesar 0,48%. Inflasi beras Januari 2024 tersebut memiliki andil terhadap inflasi nasional 0,03%. Meski demikian, tingkat inflasi beras Januari 2024 sebesar 0,64% itu dibandingkan Januari tahun lalu mengalami depresiasi cukup signifikan yang kala itu 2,34%.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, inflasi beras Januari 2024 cukup terkendali. Bapanas mengapresiasi capaian itu sebagai hasil kerja bersama. Mengingat beras merupakan pangan pokok masyarakat Indonesia, penting untuk terus dijaga fluktuasinya, terutama pergerakan inflasinya.

“Kita pahami beras menjadi salah satu komoditas dari komponen volatile (bergejolak) yang cukup berpengaruh terhadap inflasi nasional. Untuk itu, Bapanas bekerja keras bersama Kementerian Dalam Negeri dan semua kementerian/lembaga, lalu seluruh pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha, kami tidak pernah berhenti berupaya dan bahu membahu mengendalikan inflasi,” jelas Arief dalam keterangan yang dikutip Minggu (04/02/2024).

Usai inflasi beras yang volatile bisa dikendalikan, selanjutnya harganya diupayakan berada di keseimbangan yang wajar dan baik, mengingat pemerintah terus menjaga harga di semua tingkatan, mulai dari petani, penggiling padi, distributor, sampai konsumen. Bahkan, NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) kian meninggi di Januari 2024 sebesar 116,16, Januari tahun lalu hanya 103,82.

“Bapanas konsisten mengambil peran dengan terus melaksanakan program pangan berkolaborasi dengan semua stakeholder. Ini akan terus kita gencarkan, terutama untuk menghadapi Puasa di Maret dan Lebaran pada April 2024, pada hari-hari besar itu, permintaan dan kebutuhan pangan biasanya melejit,” jelas Arief.

Arief menyatakan, kontribusi dari program-program pangan yang Bapanas lakukan mampu mendukung pengendalian inflasi nasional. Penyaluran BPB pada 2023 disalurkan dalam bentuk beras 10 kilogram (kg) serta paket pangan telur dan daging ayam. Masing-masing program itu menyasar ke 21,3 juta rumah tangga dan 1,4 juta keluarga pada 2023, tahun ini dilaksanakan lagi.

Bapanas bersama pemerintah daerah telah berhasil menggelar program GPM di 1.626 titik lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2023. Program GPM kembali digencarkan tahun ini karena operasi pasar murah seperti ini dinilai efektif menopang daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi.

Lalu, program SPHP diterapkan dan disalurkan ke berbagai lini pasar. Untuk SPHP beras, pada 2023 telah mencapai 1.196.000 ton dan melebihi target 1.085.000 ton atau sampai 110,3%. Di 2024, SPHP beras ditargetkan 1,2 juta ton, khusus Januari-Maret akan diupayakan 200 ribu ton tiap bulannya. Sedangkan upaya mobilisasi pangan guna membantu daerah yang defisit dilaksanakan melalui program FDP.

Pada 2023, capaian FDP mencapai 2.634.508 kilogram (kg), terdiri atas jagung, kedelai, beras, minyak goreng, gula, telur ayam ras, bawang merah, tepung terigu, daging ayam ras, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan bawang putih. Pemerintah daerah diharapkan bisa segera mendayagunakan FDP bersama Bapanas demi stabilitas pangan di wilayahnya masing-masing untuk 2024.

Editor: Tri Listiyarini