KKP Dampingi Pengusaha Akses Insentif Investasi Hilir Perikanan

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendampingi para pelaku usaha agar bisa mengakses insentif investasi hilir di sektor kelautan dan perikanan (KP). Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif guna meningkatkan minat investasi di sektor tersebut.

Insentif itu di antaranya tax allowance berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) dari nilai investasi atau 5% per tahun selama enam tahun serta investment allowance berupa pengurangan laba bersih sebesar 60% dari total nilai investasi untuk enam tahun atau 10% setiap tahun.

Dalam ajang Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024, KKP menawarkan investasi di sisi hilir komoditas sektor KP. Selain peluangnya yang terbuka, Fortune Business Insight memperkirakan market size produk perikanan global menyentuh US$ 605,46 miliar pada 2029. “Peluang hilirisasi perikanan begitu besar, artinya kalau tidak ikut terlibat bisa-bisa kita ketinggalan di 2029. Karena itu, ada sejumlah insentif untuk meningkatkan minat investasi di sektor tersebut," tutur Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo saat IABF 2024 pada 29 April 2024.

Budi memastikan, jajaran Ditjen PDSPKP KKP siap mendampingi para pelaku usaha mengakses insentif itu. "Mengurus perizinan berusaha juga semakin mudah melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menyederhanakan prosedur, meningkatkan efisiensi, dan transparansi,” tegas Budi.

Dari sisi permintaan, produk bermutu, bergizi, dan bernilai tambah, menjadi kata kunci yang kini dicari pasar. Karenanya, produk berlabel traceability, eco friendly, sustainability, ready to eat, ready cook, dan ready to serve kian diminati konsumen.

“Artinya, konsumen kita semakin cerdas karena menghendaki produk bermutu dan berkelanjutan,” tutur Budi dalam keterangan yang dikutip Minggu (05/05/2024). Dari sisi piramida nilai tambah, komoditas perikanan bisa diolah menjadi berbagai varian produk, mulai dari raw material yang bisa langsung dimasak, pengolahan pakan hewan ternak, produk kesehatan, kosmetik, hingga farmasi.

KKP telah merespons permintaan pasar dengan penyediaan bahan baku secara kontinu dan sesuai standar, baik jenis, ukuran, maupun mutu. Contoh, sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP) menunjukkan industri pengolahan menerapkan praktik yang baik. “Ini kita belum bicara bagaimana teman-teman di KKP juga concern pada mutu sejak hulu misalnya dengan sertifikat CBIB, CPIB, dan lain-lain,” terang Budi.

Budi memaparkan analisa daya saing lima komoditas prioritas. Pada 2023, pasar udang global senilai US$ 60,4 miliar pada 2023, rumput laut US$ 16,7 miliar, tilapia US$ 13,9 miliar, kepiting-rajungan US$ 879 juta, serta lobster menyentuh US$ 7,2 miliar. Market share Indonesia di pasa global mencapai 16,4% untuk rumput laut, lalu 9,7% tilapia, dan 6,7% udang di 2022.

“Kepiting-rajungan kita baru 1,9% dan lobster hanya 0,5%. Tapi potensi kita ada untuk terus melakukan peningkatan,” tandas Budi. Realisasi investasi KP mencapai Rp 12,07 triliun pada 2023, meningkat 38,02% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 8,75 triliun. Pengolahan menjadi bidang usaha terbesar dalam menyerap investasi (38,56%), disusul budi daya (26,63%), perdagangan (20,25%), penangkapan (12,41%), dan jasa perikanan (1,97%).

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengaku tengah bersiap merencanakan pembangunan infrastruktur berupa data terintegrasi. Data ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan investasi di sektor KP Indonesia. “Kami sedang merencanakan pembangunan infrastruktur Ocean Big Data yang bertujuan untuk pengawasan, monitoring, penyediaan data update, dan penyusunan decision support system,” kata Trenggono.

Editor: Tri Listiyarini