Sektor Pertanian Perlu Mitigasi Perubahan Iklim

JAKARTA, investor.id–Setiap kenaikan suhu satu derajat akibat perubahan iklim diperkirakan menurunkan produktivitas pangan hingga 10%. Karena itu, sektor pertanian nasional harus bisa memitigasi dampak perubahan iklim dengan melakukan langkah-langkah proaktif, seperti penggunaan varietas unggul dan penghematan pupuk.

Rektor IPB University Arif Satria menyatakan, penyelesaian tantangan triple planetary crisis, salah satunya krisis iklim, merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah. Karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah (pemda), dunia usaha, hingga masyarakat, sangat diperlukan.

“Yang paling penting, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bersatu, tidak bisa mengatasi perubahan iklim itu sendiri-sendiri. Misalnya, bagaimana membuat teknologi pertanian yang bisa membantu menciptakan ketahanan pangan dan mengatasi krisis iklim,” jelas Arif saat Festival Pengendalian Lingkungan (FPL) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada 24 April 2024.

Dalam keterangan yang dikutip Selasa (07/05/2024), Arif menjelaskan dampak triple planetary crisis terhadap pertanian di RI. Pertanian memang terkait erat dengan tiga tantangan itu. Pertanian bisa berdampak ke perubahan iklim, misalnya akibat dari pemupukannya yang kurang pas atau kebutuhan airnya yang begitu besar.

Namun, sektor pertanian juga bisa ikut terdampak perubahan iklim, setiap kenaikan suhu satu derajat maka produktivitas nasional bisa turun 10%. “Karena itu, apabila kita tidak mampu untuk bisa memitigasi dengan baik perubahan iklim ini maka produksi pangan kita memang akan cenderung menurun sehingga diperlukan langkah-langkah lebih proaktif,” ungkap Arif.

IPB University telah melakukan berbagai inovasi terobosan untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, di antaranya melalui IPB-9G, varietas baru yang tahan perubahan iklim. Varietas ini mempunyai kemampuan menghemat pupuk hingga 25% dan menghemat air 10-15%. Artinya, kekhawatiran pertanian itu boros air, sebenarnya sudah bisa diatasi IPB University dengan menghadirkan varietas yang lebih baik.

Terobosan kedua dari sisi sistem budi daya, IPB University mengembangkan bioimunisasi dan biopestisida. “Dengan begitu, kita sudah mulai kurangi intervensi zat-zat kimia. Saya kira pemerintah perlu makin fokus memperkuat kemampuan dalam intervensi yang serba bio, karena itu lebih aman terhadap manusia, ramah lingkungan, lebih tahan perubahan iklim dan seterusnya,” ujar Arif.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengapresiasi berbagai pihak yang ikut menyumbangkan ilmunya dalam forum yang dihadiri perwakilan pemda, termasuk IPB University. FPL membahas target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), target pengawasan, serta target pemulihan yang dapat dicapai pemda.

FPL juga menjadi tempat berbagi ilmu dari narasumber beragam sektor. “Kita mendapat banyak ilmu dari para narasumber. Ada juga kesepakatan-kesepakatan yang dicapai misalnya target IKLH, target pengawasan, dan target pemulihan. Juga, target respons dari dampak yang ada sudah disepakati teman-teman di provinsi, tinggal kita pelaksanaan tahun ini monitoringnya,” jelas Sigit.

Melalui FPL, KLHK mengajak Dinas LH di daerah memanfaatkan fakta-fakta dan ilmu yang dibagikan dalam acara tersebut sebagai dasar bernegosiasi, meminta dukungan anggaran dari DPRD, meminta dukungan politik dari pimpinan daerah, dan juga meyakinkan dinas yang lain agar memiliki visi sama dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. 

Editor: Tri Listiyarini