KKP Kawal Ekspor Ikan ke Vietnam, Korsel, dan Norwegia

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan/Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM/BPPMHKP) tengah melakukan harmonisasi sistem jaminan mutu dengan sejumlah negara, di antaranya Vietnam, Korea Selatan (Korsel), dan Norwegia. Hal itu untuk menjamin kesetaraan sistem dan keberterimaan hasil perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor maupun kerja sama lainnya.

Plt Kepala BPPMHKP KKP Ishartini mengatakan, pada awal Mei ini, BPPMHKP telah melakukan pertemuan bilateral dengan Vietnam, Korsel, dan Norwegia. Melalui pertemuan bilateral dengan ketiga negara, Ishartini berharap para pelaku usaha perikanan di Tanah Air tetap bergeliat dan optimistis menatap pasar ekspor.

“Tak perlu khawatir, BPPMHKP akan kawal terus agar tidak ada penolakan di negara tujuan ekspor," kata dia dalam keterangan yang dikutip Rabu (29/05/2024). Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menargetkan ekspor hasil perikanan nasional sebesar US$ 7,2 miliar di 2024. Selama ini, rasio ekspor ikan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor dapat menorehkan target 99%.

Pihak Norwegian Food Safety Authority (NFSA) dan Norwegian Seafood Council (NSC) misalnya, datang langsung dari Oslo ke Jakarta pada 2 Mei 2024. Pertemuan dengan perwakilan negara Skandinavia itu membahas kesepakatan pelaksanaan uji coba sertifikat elektronik (e-certificate) untuk perdagangan sektor perikanan dengan pool data Indonesia melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan pool data Norwegia melalui NFSA sebagai landasan pelaksanaan pertukaran data.

Keseriusan ini diwujudkan dengan mengundang KKP untuk penandatanganan Technical Arrangement (TA) kedua negara di Kota Bergen, Norwegia, pada minggu kedua September 2024 dalam forum internasional. Dibahas pula twinning laboratory program mutu dan keamanan hasil perikanan. “Kita sampaikan proposal Indonesia kepada Norwegia untuk memfasilitasi promosi produk perikanan Indonesia dalam forum EFTA dan Uni Eropa serta fasilitasi kegiatan inspeksi di preborder (Norwegia) minimal dua tahun sekali,” ujar Ishartini.

Sementara itu, National Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development (NAFIQPM), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) Vietnam, sepakat memperpanjang kerja sama saling pengakuan kesetaraan Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHKP). Kesepakatan itu untuk menjamin keberterimaan hasil perikanan kedua negara. “Artinya ada saling pengakuan terhadap SJMKHKP antara Vietnam dengan Indonesia," jelas Ishartini.

Tak kalah penting, bilateral dengan Korsel, BPPMHKP membahas rencana inspeksi oleh National Fishery Products Quality Management Services (NFQS) ke beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) terkait penerapan SJMKHKP pada Agustus 2024. Kedua lembaga sepakat untuk sama-sama memperbarui informasi serta berdiskusi mengenai prosedur ekspor dan impor hasil perikanan kedua negara.

“Kita harus bersinergi dan siapkan dengan baik serta dipastikan UPI yang akan diinspeksi telah konsisten menerapkan SJMKHKP. Hasil inspeksi dan tindak lanjutnya akan menggambarkan performa UPI kita. Hal ini tentu akan memengaruhi keberterimaan produk perikanan di pasar ekspor, khususnya ke Korsel,” tutur Ishartini. 

Editor: Tri Listiyarini