Impor Susu Tembus 80%, Wamentan Ancam Cabut Izin Industri yang Tak Serap Peternak Lokal

JAKARTA, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa 80% kebutuhan susu sapi dalam negeri terpenuhi oleh impor. Merespons ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan sanksi pencabutan izin bagi industri pengolahan susu yang tak menyerap susu dari peternak sapi perah lokal.

“Susu kita ini, dari kebutuhan 100%, baru 20% yang bisa kita sediakan dari peternak lokal. Tahun 1997 dulu impornya 40%. Lama-lama gap-nya makin gede, sekarang 80% impor. Kalau dibiarkan, lama-lama impor semua,” ungkap Sudaryono, dalam wawancara khusus program "Beritasatu Special" BTV di kantor Kementan, Senin (11/11/2024).

Menanggapi permasalahan ini, Sudaryono mengungkapkan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu. Dalam mediasi tersebut, semua pihak sepakat untuk menyerap produksi susu dalam negeri secara maksimal.

“Jadi, nanti Pak Menteri akan tinjau. Tapi tadi sudah dikumpulkan antara semua dunia usaha, industri pengolahan, pengepul dan petani susu dikumpulkan semua. Dan sudah dibuatkan edaran dan surat keputusan bahwa industri pengolahan susu wajib hukumnya menerima susu dari peternak lokal,” jelasnya.

Melalui kebijakan itu, dia berharap sebagian besar kebutuhan susu sapi dalam negeri akan terpenuhi oleh peternak sapi perah lokal. Dia menegaskan, apabila industri pengolahan susu tidak menyerap susu lokal maka izin impornya akan dicabut.

“Kalau gak diserap susu lokalnya, maka kebutuhan dia yang lain untuk impor dan lain-lain, kita akan cabut. Tadi sudah sepakat, sudah salaman. Nah, kita ingin dorong sebanyak mungkin. Jadi gak ada batasan-batasan. Selama peternak itu bisa memproduksi susu, maka wajib hukumnya itu harus ambil semua,” tegasnya.

Sudaryono menyampaikan, dengan langkah ini pemerintah optimis susu dari peternak sapi perah lokal akan lebih terserap. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga telah menggalakkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menyerap susu dari peternak lokal.

“Pemerintah itu ada di tengah, kita membela rakyat. Peternak kita belain, dan mereka harus juga sesuai dengan aturan dong, gak boleh nakal-nakal juga. Dan industri juga harus kita belain, tapi mereka ini gak boleh atas nama efisiensi, atas nama kualitas, dan lain-lain, terus gak mau serap. Ini dua-duanya harus jaga semua,” ujar dia.

Editor: Prisma Ardianto