RI Impor Susu 257,3 Ribu Ton hingga Oktober 2024

JAKARTA, investor.id – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume impor susu secara kumulatif dari Januari-Oktober 2024 sebanyak 257,3 ribu ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi pertumbuhan 7,07%.

“Sebagian besar impor susu Indonesia tentunya dalam bentuk milk cream dan juga susu bubuk. Jadi bukan susu segar. Susu segar hanya sedikit sekali proporsinya,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Jumat (15/11/2024).

Dia mengatakan, volume impor susu meningkat baik secara bulanan maupun tahunan. Adapun empat negara importir susu terbesar, antara lain:

1. Selandia Baru : 126,84 ribu ton (49,3%);

   ADVERTISEMENT

2. Amerika Serikat 45,18 ribu ton (17,56%);

3. Australia 38,19 ribu ton (14,84%); dan

4. Belgia 15,24 ribu ton (5,92%).

“Negara utama asal impor susu Indonesia adalah Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia,” tegas Amalia.

Sebelumnya Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, upaya membangun pabrik pengolahan susu dari koperasi harus terus digenjot. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM akan berperan dalam membantu pembiayaan dan pendirian pabrik pengolahan susu oleh koperasi.

Pemerintah juga akan mengkaji kembali tarif bea masuk impor susu untuk melindungi kepentingan industri susu nasional. Bagi Wamenkop, boleh saja dikenakan tarif 0%, namun harus ada insentif bagi koperasi dan peternak sapi perah lokal.

“Kami akan mengadakan pertemuan IPS (Industri Pengolahan Susu) dan Kementerian Pertanian, agar IPS dapat menyerap susu produksi peternak dan koperasi,” pungkas Ferry.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk langkah evaluasi regulasi impor susu. Pemerintah juga akan mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dengan salah satunya mengandalkan pasokan susu dalam negeri.

Kemenkop juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi sentra produksi susu segar untuk memonitor dan mengevaluasi pola pendampingan koperasi produksi dan perdagangan susu segar.

Dukungan juga dihadirkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengusulkan pengenaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% pada produk susu. Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkan Industri Pengolahan Susu (IPS) menyerap produksi susu dari peternak lokal.

Editor: Prisma Ardianto