Kenaikan PPN 12% Bikin Biaya Proyek Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Ikut Naik

JAKARTA, investor.id – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akan berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur.  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, kenaikan tersebut seiring dengan naiknya biaya material dan operasional penunjang pembangunan proyek infrastruktur.

"(PPN 12%) pasti akan berefek, pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Tapi, itu nanti lah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait," ungkap Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

Merespons kenaikan PPN ini, Dody akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi, karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024, tetapi fokusnya sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai Asta Cita Pak Presiden Prabowo," terangnya.

Dody mengungkapkan, salah satu proyek yang akan diprioritaskan Kementerian PU adalah ketahanan pangan, air dan energi. Proyek pembangunan fisik yang besar seperti bendungan, irigasi dan lain-lain akan diberhentikan sementara. 

"Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan, lebih kita optimalkan untuk bisa mensukseskan asta cita Pak Presiden Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi dan air," ujarnya. 

Namun, Dody belum dapat mendetailkan besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi dan air. Pihaknya masih berdiskusi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.

"Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan arahan pak presiden. Baru nanti kita kemudian antar menteri duduk bersama-sama dikepalai dengan Kepala Bappenas. Setelah itu nanti keputusannya bulat utuh mau ke mana arahnya ke mana," katanya.

Editor: Maswin