Sawit Naikkan Posisi Tawar Indonesia di Geopolitik Global  

JAKARTA, Investor.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global. Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.

"Kami optimistis Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikkan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo,” ungkap Sultan dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Oleh karena itu, kata Sultan, pihaknya mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.

"Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional, khususnya sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit,” tegas dia. 

Lebih lanjut mantan ketua Hipmi Bengkulu itu mengatakan, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.

"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia,” terang dia.

Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Artinya, sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.

"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu, kami percaya pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap risiko setiap program penting dan strategis bagi ketahanan nasional,” imbuh dia.

Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan Raja July Antony yang mewacanakan membuka lahan baru 20 juta hektare (ha).

Dia menyarankan Menteri Kehutanan tetap menghitung ulang rencana pembukaan lahan 20 juta ha, agar target tercapai, tetapi hutan tetap berkelanjutan.
 

Editor: Harso Kurniawan