Sektor Pariwisata Terancam, Usai Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melakukan penghematan belanja hingga Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Diketahui, salah satu pos belanja yang menjadi sasaran adalah perjalanan dinas kementerian/lembaga yang mencapai Rp 256,1 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas lembaga dapat berdampak langsung kepada industri hotel dan restoran. Sebab, saat ini industri perhotelan di sebagian wilayah Indonesia mengandalkan kegiatan-kegiatan pemerintah sebagai sumber pemasukannya.

“Kita lihat dari kacamata industri perhotelan, revenue share yang paling besar itu dari pasar pemerintah, hingga 45-50%. Banyak daerah yang bisa lebih besar dari itu,” ucap Maulana kepada B-Universe secara daring, Senin (3/2/2025).

Maulana menambahkan, ketergantungan yang cukup besar itu berakar dari fakta bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor swasta. Sehingga, penghematan anggaran dapat menjadi alarm bahaya bagi sektor perhotelan dan restoran di beberapa daerah.

“Kegiatan pemerintah memberikan stimulus bagi setiap daerah. Ini menjadi keuntungan bagi daerah-daerah yang minim aktivitas ekonomi dari sektor swasta. Mereka sangat mengandalkan kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut. Belum lagi nanti banyak ekosistem yang akan terdampak dari kebijakan ini,” lanjut Maulana.

Kemajuan sektor pariwisata menimbulkan multiplier effect bagi sektor-sektor di sekitarnya. Keuntungannya bukan hanya dirasakan oleh industri perhotelan, namun juga industri makanan dan minuman, tenaga kepariwisataan, transportasi, dan sebagainya. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dan mendukung ekosistem pariwisata daerah.

“Ya sebetulnya kalau kami melihat justru anggaran ke luar negerinya harusnya dipotong ya. Karena tidak ada dampaknya itu ke dalam. Tapi kalau kita melakukan kegiatan yang di dalam negeri, ya kita harus melihat bahwa dampak kegiatan pemerintah itu cukup besar. Kita bukan mengkritik program pemerintah yang lain, namun kita juga harus melihat dampak ke depan dengan kondisi Indonesia yang memiliki paling banyak UMKM dan industri ini sudah terbangun,” pungkas Maulana.

Editor: Prisma Ardianto