WFH ASN Belum Permanen, Menkeu Purbaya: Tunggu Perkembangan Harga Minyak

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih bersifat sementara dan kini dalam tahap evaluasi. Keberlanjutan kebijakan ini sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia serta kebutuhan efisiensi anggaran negara.

“Kita lihat dulu seperti apa perkembangan minyak dunia. Dan kita lihat apakah kita masih ngirit sedikit-sedikit atau enggak. Tapi kalau keadaan membaik, ya sudah kita lepas lagi, kembali normal,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini merupakan strategi efisiensi fiskal untuk menekan belanja operasional pemerintah dan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil guna menjaga ruang fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang masih belum stabil.

Dari sisi makroekonomi, Menkeu Purbaya menilai dampak kebijakan WFH ASN terhadap perekonomian sejauh ini masih tergolong netral hingga positif. Pasalnya, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan beriringan dengan efisiensi pengeluaran birokrasi yang tercapai.

“Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi nanti kita betulin dalam waktu dekat, tidak terlalu lama. Besok kan pengumuman data pertumbuhan ekonomi ya, katanya bagus,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, untuk ASN di instansi pusat dan daerah sejak 1 April 2026. Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50% dan mendorong ASN beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi energi.

Selain itu, efisiensi dilakukan melalui penyesuaian belanja kementerian dan lembaga, termasuk pengurangan perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Sejumlah sektor tetap dikecualikan dari kebijakan WFH, seperti layanan publik dan sektor strategis, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan aktivitas ekonomi utama tetap berjalan normal. Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ini setelah periode implementasi untuk menentukan apakah WFH dilanjutkan atau dihentikan.

Editor: Prisma Ardianto