Ada Kasus di Pertamina, Apa Dampak terhadap Program Ketahanan Energi?

JAKARTA, investor.id – Ketahanan energi menjadi salah satu prioritas program pemerintahan Prabowo Subianto. Adanya kasus yang menimpa PT Pertamina (Persero) apakah akan menghambat program tersebut dan berpengaruh terhadap impor minyak?

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, Indonesia masih menjadi negara dengan ketergantungan impor minyak dan BBM. Hal ini lantaran produksi di dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Karenanya, impor minyak masih perlu dilakukan.

Berdasarkan data yang dimiliki Simon, 40% kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor.

"Jadi memang kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada," ungkap Simon dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Simon menegaskan, impor minyak mentah maupun BBM harus mengedepankan asas tata kelola yang baik dan transparan. Hal ini dilakukan agar kasus yang menimpa anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga tak terjadi kembali.

Khusus minyak mentah, Pertamina juga memastikan akan mengoptimalkan produksi dari dalam negeri. Pertamina akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat," ungkap Simon.

"Namun dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 9 tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023.

Editor: Maswin