Misi Penyelamatan Industri Tekstil Dimulai, Begini Strategi Prabowo

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan berbagai langkah strategis untuk menyelamatkan dan memperkuat sektor padat karya, khususnya industri tekstil dalam negeri. Langkah strategis yang dimaksud misalnya menyiapkan insentif jumbo, proyek strategis nasional (PSN), menangani praktik anti-dumping, hingga penyederhanaan regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah menyiapkan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi pada program revitalisasi permesinan bagi usaha menengah dan kecil di sektor padat karya.

“Pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, di mana pemerintah sudah menyediakan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025), usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Airlangga menjelaskan, kredit investasi dengan skema khusus ini akan diberikan untuk industri tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furniture, serta kulit, dengan subsidi bunga 5% selama delapan tahun.

“Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, kecepatannya akan lebih lambat,” tutur Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor padat karya, khususnya tekstil memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dia bilang, industri tekstil Indonesia mampu mencapai ekspor lebih dari US$ 2 miliar dan menyerap hampir 4 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu ada terobosan kebijakan, terutama dalam perbaikan perizinan. Terlebih, masih banyak investor yang ingin masuk ke sektor padat karya.

Pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi terkait ketersediaan bahan baku, impor ilegal, serta rantai pasok (supply chain) agar industri tekstil lebih kompetitif. Untuk itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar harmonisasi tarif dan percepatan perizinan segera dilakukan.

Di sisi lain, pemerintah akan merespons praktik dumping yang dilakukan negara pesaing dengan kebijakan anti-dumping. Airlangga menegaskan bahwa deregulasi dan debirokratisasi akan terus didorong, termasuk penyederhanaan izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Pemerintah akan membentuk satgas khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan ini,” ucap Airlangga.

Sedot Investasi via PSN

Editor: Prisma Ardianto