Pelaku Sektor Energi Buka Suara Soal Tarif Trump

JAKARTA, investor.id – Pelaku industri energi menanggapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Salah satunya diungkapkan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI).

Komisaris Utama PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, Achmad Widjaja menyampaikan, Indonesia semestinya tidak perlu merasa cemas, lantaran memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Ini yang telah dan akan menopang pertumbuhan ekonomi Tanah Air ke depan.

“Indonesia hidup dari industrialisasi primer bukan sekunder. Kita hidup dari kondisi perekonomian yang ditopang dengan tambang mineral,” sebut Achmad Widjaja dalam Corporate Insight, Kamis (10/4/2025).

Achmad yang juga WKU Bidang Advokasi Industri & ALB Kadin Indonesia menyebut bahwa Indonesia memiliki industrialisasi di sektor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan perikanan yang ikut berkontribusi besar terhadap perkembangan produk domestik bruto (PDB). Adapun PDB Indonesia cenderung stabil di level 5% secara year on year (yoy).

“Bahkan saat kita menghadapi pandemi Covid-19, kita masih di level 5% karena kita cukup kuat dalam hal itu (industri primer),” jelas dia.

Oleh sebab itu, Achmad menyatakan, Indonesia tak perlu panik dengan tarif resiprokal AS. Hanya saja, momen ini bisa menjadi koreksi diri bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai regulasi di dalam negeri, khususnya mengenai sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L).

“Menko Perekonomian dan Menkeu sudah memberi jaminan kepada pengusaha. Satu, dalam hal menjalankan kebijakan fiskal. (Dua) dan Pak Airlangga telah menyarankan produk-produk mana saja yang mesti diseimbangkan ekspor-impornya,” jelas Achmad.

Arah Kebijakan Energi

Di tengah dinamika global, Achmad menilai dampak langsung tarif resiprokal AS ke industri energi domestik relatif terbatas. Pasalnya, Indonesia telah melakukan banyak pengembangan di sektor Liquefied Natural Gas (LNG), meski untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih banyak bergantung pada impor.

Secara keseluruhan, cadangan energi nasional dinilai cukup untuk menopang berbagai proyek strategis. Meski begitu, patut menjadi perhatian utama saat ini justru soal arah kebijakan energi ke depan.

Dia bilang, para pelaku usaha menantikan arahan yang lebih tegas dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, mengenai strategi ketahanan energi nasional. Ini adalah sesuatu yang dalam 1-2 dekade terakhir belum benar-benar menjadi fondasi maupun utama agenda industrialisasi.

“Tinggal menunggu instruksi presiden, energi ini ketahanannya mau ke mana. Itu yang kita tunggu sebagai pengusaha,” tandas Achmad. 

Editor: Prisma Ardianto