Impor Ilegal Harus Diberantas

JAKARTA,Investor.id -Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mencanangkan perang melawan impor ilegal, yang mematikan industri dalam negeri, dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

Pencanangan itu dilakukan Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat dan didukung oleh Gubernur Banten Andra Soni dalam kesempatan Halal Bi Halal Keluarga Besar DPD KSPSI Banten, di Restoran Istana Nelayan, Tangerang, Banten, Senin (14/4/2025). "Kita siap memobilisasi massa buruh untuk menggeruduk instansi-instansi pemerintah yang membiarkan masuknya impor ilegal," ucap dia.

Jumhur meminta kepada semua pihak untuk betul-betul memerangi impor ilegal karena akan mematikan sektor industri, dan berdampak menghancurkan jutaan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.

Tidak Perlu Ribut
Sebelumnya, Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal  balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia, yang kemudian ditunda 90 hari ke depan.
"Kita bisa lebih mandiri, tidak tergantung pada pasar luar negeri karena pasar domestik sangat kuat, apalagi jika pemerintah terus mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat," tutur dia.

Jumhur mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan harga beli hasil panen petani cukup tinggi, sehingga petani di pedesaan memiliki nilai tukar yang lebih tinggi, yang bisa berdampak pada meningkatnya penyerapan hasil produksi industri-industri di tanah air. Namun dia mengingatkan upaya ini bisa tidak berguna jika pihak-pihak terkait tidak mampu mengendalikan masuknya barang-barang impor ilegal.

Terkait dengan tarif resiprokal ini, menurut Jumhur, nilai ekspor RI ke AS hanya 2,2% dari PDB. Ini berbeda dengan Vietnam yang mencapai 33%. Seharusnya Indonesia tidak harus terlalu terguncang. Ia menilai, lebih tepat disebut RI dan AS sebenarnya saling bergantung. Karena itu, politik tarif dari Trump tidak perlu disikapi dengan keributan, tetapi harus dengan persahabatan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

Jadikan Momentum
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim, mendorong agar pemerintah menjadikan dinamika kebijakan perdagangan internasional saat ini sebagai momentum untuk memperkuat keberpihakan pada industri dan produk lokal.

Hal ini merespons rencana pemerintah untuk menghapus kuota impor dan melakukan relaksasi terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam upaya memperkuat kerja sama dagang dengan negara mitra, termasuk Amerika Serikat (AS). “Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam membuka ruang kerja sama dagang yang lebih luas. Namun, di saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap memberikan ruang tumbuh yang sehat dan berkelanjutan bagi industri dalam negeri,” ujar dia.

Chusnunia menerangkan, relaksasi kebijakan seperti TKDN dan kuota impor harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang menyeluruh. “Industri lokal kita memiliki potensi besar dan daya saing yang terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus dirancang untuk memperkuat ekosistem industri lokal, bukan justru memperlemah posisi mereka di pasar domestik,” ucap dia.

Chusnunia menilai bahwa menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri lokal adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Perdagangan terbuka bukan berarti tanpa arah. Justru di sinilah pentingnya kehadiran negara dalam merancang regulasi yang adil, adaptif, dan pro-rakyat,” kata dia.

Chusnunia juga menegaskan pentingnya TKDN sebagai instrumen strategis untuk mendorong transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan kemandirian industri nasional. “Revisi TKDN tentu bisa dibahas bersama, dengan semangat memperkuat kualitas dan kapasitas produksi nasional. Namun semangat utamanya harus tetap: menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri,” tegas dia.

Chusnunia menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah, pelaku industri, serta akademisi dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan industri lokal. “Kita semua ingin Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, mandiri secara teknologi, dan adil dalam pembangunan. Untuk itu, mari kita rumuskan bersama kebijakan yang terbaik,” ucap dia.

Editor: Leonard