Strategi Melindungi Industri Baja Nasional dari Banjir Impor Murah

JAKARTA, investor.id – Industri baja Indonesia sedang dihadapkan pada banjir impor baja murah, terutama dari China, sehingga menekan produsen dalam negeri. Sementara penerapan tarif tinggi untuk impor baja di Amerika Serikat (AS) menyebabkan produsen baja dari Negeri Tirai Bambu mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mengakui adanya peningkatan produksi baja dari China dan berharap oversupply tersebut tidak membebani industri baja domestik. Mereka pun berkomitmen melindungi industri dalam negeri agar tetap berdaya saing di pasar lokal maupun global.

“Ketika pasar domestik dibanjiri produk impor dan mengakibatkan tekanan berat pada demand domestik, hal tersebut juga akan mengancam ekonomi 19 juta pekerja dan keluarganya,” ujar Staf Khusus Menperin Bidang Hukum dan Pengawasan Febri Hendri Antoni Arief.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Lay Monica turut menyoroti kondisi sulit yang dialami industri baja nasional akibat banjir impor baja yang tidak sesuai standar nasional. Ia pun menekankan perlunya implementasi bijak dari kebijakan larangan dan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho juga mengkhawatirkan industri baja Indonesia bisa bernasib seperti industri tekstil yang hancur akibat serbuan produk impor. Ia kemudian mendorong perlunya perlindungan pemerintah terhadap industri baja dalam negeri melalui instrumen seperti Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan safeguard.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia harus mempelajari sistem safeguard dan memperkuat instrumen antidumping, tidak hanya sebagai reaksi, tetapi sebagai bagian dari strategi perlindungan yang berkelanjutan bagi pelaku industri dalam negeri.

Pasalnya, di tengah tekanan global dan derasnya arus impor, Indonesia tidak punya pilihan lain selain memperkuat ketahanan industrinya sendiri. Yang mana tantangan ini harus dijawab dengan pendekatan sistemik, yaitu menyatukan kebijakan perdagangan, energi, investasi, dan teknologi dalam satu peta jalan industri baja nasional.

Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, kapasitas produksi baja nasional saat ini mencapai sekitar 17 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 21 juta ton pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negeri.

Jika seluruh agenda pembangunan industri, infrastruktur, dan manufaktur berjalan sesuai rencana, proyeksi kebutuhan baja Indonesia pada 2045 bahkan diperkirakan mencapai 100 juta ton per tahun. Gap antara kebutuhan dan pasokan dari produksi dalam negeri bisa jadi makin besar.

Situasi yang dihadapi Indonesia memiliki kemiripan dengan industri baja Inggris, yakni dalam hal persaingan dengan produk impor murah dan ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri. Sebagai informasi, Inggris saat ini hanya memiliki satu pabrik, British Steel di Scunthorpe yang masih memproduksi baja dari bijih besi. Sisanya lebih banyak mengandalkan baja hasil daur ulang atau impor bahan baku dari luar.

Indonesia sendiri tak jauh berbeda. Meskipun telah memiliki beberapa fasilitas peleburan baja modern, sebagian besar bahan baku utama – seperti scrap (baja bekas) dan pellet (bijih besi dalam bentuk butiran) – masih harus impor. Ini menjadikan industri baja nasional belum sepenuhnya mandiri dan tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.

Belajar dari Inggris, ada sejumlah hal penting yang bisa menjadi bahan refleksi bagi Indonesia dalam mengembangkan industri baja nasional.

Pertama, pentingnya memiliki strategi nasional yang terintegrasi. Pemerintah Inggris kini tengah menyusun "Strategi Baja Nasional" yang bertujuan memperkuat industri baja lokal, mendorong penggunaan baja dalam negeri, serta melindungi pasar domestik dari praktik dagang yang tidak adil.

Indonesia juga memerlukan arah kebijakan serupa. Di mana strategi nasional yang tegas – termasuk penguatan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan roadmap jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada baja impor – menjadi langkah mendesak, jika ingin industri baja tumbuh berkelanjutan.

Kedua, soal energi. Salah satu persoalan besar di Inggris adalah mahalnya tarif energi, yang membuat biaya produksi baja menjadi tidak kompetitif dibanding negara lain.

Ketiga, terkait perlindungan perdagangan. Inggris digadang-gadang bakal menghadapi ancaman hilangnya kebijakan tarif protektif terhadap impor baja pada 2026, yang dikhawatirkan membanjiri pasar dalam negerinya dengan produk-produk baja murah.

Editor: Happy Amanda Amalia