Pragmatis Demi Transisi Energi

JAKARTA, investor.id – Pendekatan pragmatis diyakini dapat memuluskan upaya transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Pendekatan pragmatis—yang bertumpu pada utilitas dan kegunaan—punya urgensi tersendiri, alih-alih berfokus pada desain indah tapi kerap salah sasaran.

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE, Fadli Rahman mengatakan, transisi ke energi baru dan terbarukan kerap menemui masalah pada tatanan regulasi hingga implementasi. Duduk masalahnya, regulasi yang ada tak tepat sasaran, lantaran produk, tipe, dan tantangan punya karakteristik berbeda untuk masing-masing sektor turunan EBT.

Produk hingga tantangan yang berbeda itu mencerminkan kompleksitas EBT. Tapi sayangnya, regulasi cuma mengatur satu model, sehingga kurang relevan.

“Isunya kompleks, tidak ada regulasi, kita tidak bisa, there is no one size fits all model, yang satu, misalkan apakah solar versus biothermal, bahkan biofuel aja, biodiesel, dengan bio natural, membutuhkan regulasi yang berbeda,” jelas Fadli dalam acara Energi Mineral Forum 2025 yang digelar B-Universe bersama Kementerian ESDM di Jakarta, pada Senin (26/5/2025)

Fadli pun menegaskan, transisi energi ini harus realistis. Tak cuma sekadar transisi energi, dunia bahkan membicarakan isu penambahan energi (energy addition). Istilah ini merujuk pada kata “transisi” yang mungkin dapat menyesatkan, karena menghambat upaya kebijakan EBT.

“Sebelumnya saya baca artikel dari Daniel Yergin, seorang nobelis yang menuliskan beberapa hal penting. Yang lebih kontroversial lagi adalah ini sebenarnya bukan energy transition tetapi energy addition. Apakah kita siap untuk menerima kenyataan bahwa kita bisa berbicara terkait dengan transisi energi?” terang Fadli.

Oleh karena itu, Fadli menegaskan pemerintah perlu melihat lagi seberapa besar kebutuhan industri terhadap energi bersih. Tanpa kebutuhan, pasokan yang dibangun di hulu akan percuma dan malah akan berbalik jadi bencana.

“Jadi yang terpenting itu pragmatic approach-nya, bukan melihat ke yang desain programnya. Itu adalah kesalahan selama ini meskipun potensi kita itu memang besar sekali,” beber Fadli.

Demi Kemandirian Bangsa?

Transisi energi dari energi fosil ke EBT merupakan langkah penting dalam mencapai kemandirian bangsa. Sebab, transisi energi bukan hanya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, tapi juga dapat didorong menjadi pilar utama pondasi ketahanan energi.

“Sekarang ini kita seringkali mendengar kita terkait dengan krisis energi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim. Jadi Indonesia tidak bisa lagi tergantung pada sumber energi fosil,” papar Executive Director Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Yudha Permana Jayadikarta.

Yudha mengatakan, Indonesia membutuhkan transformasi yang besar untuk menuju energi bersih dan rendah emisi. Pihaknya bahkan meyakini bahwa energi bersih bukan hanya soal teknis, tapi juga soal struktural yang menjawab kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah harus memformulasikan sedemikian rupa kebijakan EBT.

“Betul tidak ada satu kebijakan yang bisa untuk semua, tapi mungkin bisa mulai dari beberapa sektor energi terbarukan. Saya pernah memang melihat bappenas sudah memetakan, tentang wilayah-wilayah yang mana yang cocok untuk pengembangan energi yang mungkin yang perlu direalisasikan,” papar Yudha.

Hal senada juga disampaikan, Head of Strategic Development ICDX, Zulfal Faradis yang menyatakan bahwa transisi energi di Indonesia masih dihadapkan banyak tantangan seperti regulasi, pendanaan, dan insentif. Dia mendorong pemerintah mengalirkan insentif untuk menyulut semangat pelaku pasar untuk mengembangkan EBT ini menjadi lebih masif.

“Dari sektor swasta, pemerintah (bisa) mendorong pelaku usaha untuk proaktif mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik keberlanjutan, dan berinovasi dalam teknologi dapat lingkungan termasuk efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan pelaporan jejak karbon produk,” terang Zulfal.

Editor: Prisma Ardianto