Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Jadi Menteri

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara kegiatan operasional tambang yang dilakukan PT Gag Nikel, yang memiliki izin kegiatan konsesi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, PT Gag Nikel memperoleh izin usaha yang berbentuk Kontrak Karya (KK) dan telah melakukan kegiatan produksi sejak 8 tahun silam, tepatnya tahun 2017. PT Gag Nikel juga sudah mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias Amdal.

Dari periode waktu itu, maka Bahlil menyebut bahwa izin usaha pertambangan (IUP) telah terbit sebelum ia menjabat sebagai Menteri ESDM, bahkan sebelum masuk ke dalam jajaran kabinet. Ia menegaskan tak ikut terlibat dalam penerbitan IUP yang belakangan menyebabkan kerusakan di wilayah Raja Ampat.

“Saya masih Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), belum masuk di kabinet,” tegas Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Bahlil mengungkapkan, saat ini Kementerian yang dipimpinnya melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) tengah melakukan verifikasi di lokasi kegiatan tambang. Dengan adanya proses verifikasi, maka kegiatan operasional perusahaan tersebut dihentikan.

“Kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada izin tambang PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” papar Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengungkapkan bakal melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang yang kegiatannya disebut-sebut merusak perairan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Diketahui, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga sekaligus Organisasi Non-Pemerintah yakni Greenpeace Indonesia menyebut adanya dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat di kawasan Raja Ampat. Greenpeace meminta pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel untuk menghentikan tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah, yang disebut telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

Dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Editor: Theresa Sandra Desfika