Pemprov Bali dan DKI Jakarta Siap Kolaborasi Majukan Industri Pariwisata 

BADUNG, investor.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung pertumbuhan pariwisata melalui berbagai upaya. Di antaranya melalui kebijakan terpadu, kolaborasi strategis, dan pemantauan ketat dalam menghadapi tantangan sampah, kemacetan, dan pergerakan wisatawan internasional.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, dirinya berkomitmen untuk membatasi terutama kemasan yang terbuat dari plastik dan membatasi para produsen air mineral untuk memproduksi air mineral kemasan dibawah satu liter. 

Menurut Koster, melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025, dan berlaku sejak 11 April 2025, Pemprov Bali dan Kementerian Lingkungan Hidup membuat Gerakan Bali Bersih Sampah. Upaya ini fokus pada pengelolaan sampah dari sumbernya, serta pembatasan plastik sekali pakai.

“Semua elemen mulai dari pemerintah daerah dan desa adat hingga pelaku usaha pariwisata, sekolah, pasar, dan tempat ibadah diwajibkan mengikuti kebijakan ini, demi mewujudkan Bali bersih dari sampah dalam dua tahun ke depan," ucapnya, Kamis (12/6/2025).

Hal serupa juga dikatakan oleh Wayan Koster dalam menanggulangi kemacetan yang terjadi di Bali. Ia berusaha untuk bisa menyesuaikan jam operasional baik kantor maupun sekolah.

Pemprov Bali, tuturnya, telah menerapkan skema lalu lintas baru, penyesuaian jam operasional kantor dan sekolah, serta pelarangan angkutan logistik siang hari. 

“Rencana pembangunan underpass di Denpasar dan Badung dibiayai oleh 10% PHR kabupaten atau kota terkaya akan dimulai perencanaan tahun ini dan konstruksi tahun depan, dengan target selesai sebelum 2029. Armada Kendaraan Dewata pun kembali beroperasi secara gotong-royong antar-kabupaten, dan kami menjajaki moda transportasi berbasis rel untuk masa depan," ujarnya.

Koster mengatakan, Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) sebagai jembatan penting antar-pelaku industri, pemerintah, dan buyer global untuk memperkuat citra destinasi dan membuka peluang investasi baru.

Melalui BBTF, Pemprov Bali berharap memperluas kerja sama strategis dengan Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan jaringan BUMD transportasi dan dana silpa serta menegosiasikan rute dan frekuensi penerbangan bersama maskapai internasional.

“Dengan sinergi seluruh lapisan pemerintahan, pelaku pariwisata, dan mitra udara global, kita akan mewujudkan lingkungan yang bersih, mobilitas lancar, dan kenyamanan akses masuk yang semakin baik sehingga Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia.” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemprov Bali untuk memajukan infrastruktur agar tidak terjadi kemacetan di Bali.

Rano mengatakan, DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Provinsi Bali, memanfaatkan silpa APBD DKI sebesar hampir Rp 4,8 triliun dan dukungan tiga BUMD Bank DKI (kelak menjadi Bank of Jakarta), MRT, dan Transjakarta untuk meningkatkan konektivitas dan arus kunjungan.

“Mengingat 6 juta dari 9,5 juta wisatawan domestik ke Bali berasal dari Jakarta, kerja sama ini diharapkan mengembalikan keseimbangan kunjungan dan penerimaan pajak," katanya.

Rano pun menuturkan, sebagai bagian revitalisasi, 10 hotel di Jakarta diwajibkan menampilkan budaya Betawi, sementara pembentukan Jakarta Film Commission dan konsep ‘Jakarta Kota Cinema’ dirancang untuk menarik talenta dan investor perfilman sektor dengan 84 juta penonton nasional pada 2024.

“Kami juga memperluas kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu, guna mendukung mobilitas berkelanjutan dan mengurangi kendaraan pribadi.” imbuhnya. 

BBTF menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan tahan lama antara produk dan destinasi, memberikan kesempatan bagi peserta untuk merasakan pengalaman nyata di tempat, melampaui sekadar ruang pamer.

Lebih dari itu, BBTF telah membuktikan jangkauan dan dampak internasionalnya, berakar pada semangat budaya unik Bali, berbasis di Bali namun berfokus pada seluruh Indonesia.

Editor: Maswin