Pengembang Sebut Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Tak Layak Huni

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok rencana perubahan ketentuan rumah subsidi, salah satunya dengan dengan memangkas luas bangunan dari 21 meter persegi (m²) menjadi 18 m². Sementara itu, luas tanah pun dikurangi drastis dari 60 m² menjadi hanya 25 m².

Rencana ini sontak menuai respons dari para pengembang, termasuk Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat. Divisi hukum DPD Apersi Jawa Barat, Ujang Suhana menyampaikan, kuota rumah subsidi di wilayah Jawa Barat berkisar antara 20.000 hingga 23.000 unit yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Menurutnya pembangunan rumah subsidi bukan perkara mudah.

“Spesifikasi bangunan, tipe, hingga harga jual sudah ditentukan oleh pemerintah. Pengembang tidak bisa serta merta membangun dengan model dan harga yang mereka kehendaki,” jelas Ujang dalam keterangannya pada Selasa (17/6/2025).

Ia menambahkan, yang menjadi kendala adalah, proses perizinan yang rumit dan menjadi penghambat utama, terutama soal pembebasan lahan dan pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Itu sangat menyulitkan, bahkan untuk rumah subsidi sekalipun,” ujarnya.

Pengembang mengaku khawatir atas rencana pemerintah memangkas luasan rumah subsidi. Selain berdampak pada kelayakan hunian, mereka juga menyangsikan minat konsumen. Dengan luas 18-25 m², perkiraan harga rumah yaitu Rp 105-110 juta dan cicilan perbulan Rp 600-700 ribu,

Sedangkan tipe 30-60 m² di wilayah Jawa Barat, diluar Jabodetabek dengan dipasarkan dengan harga sekitar Rp 166 juta dengan cicilan perbulan sekitar Rp 1 Juta. Dengan demikian, harga tak jauh berbeda namun punya pergedaan kelayakan hunian yang signifikan.

“itu sangat sempit. Sulit bagi keluarga kecil untuk merasa nyaman. Ini bisa jadi kontra-produktif terhadap misi menghadirkan hunian yang layak,” tambah Ujang.

Di sisi lain, Nela, warga perumahan grand mutiara, Desa blendung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat yang juga salah satu penghuni perumahan subsidi di Karawang mengaku memilih rumah tersebut karena lokasinya dekat dengan tempat kerja suaminya dan cicilannya masih terjangkau. Namun ia mengeluhkan buruknya fasilitas lingkungan.

“Drainase buruk, jadi kalau hujan sering banjir. Fasilitas umum pun minim. Kami berharap, meskipun ini rumah subsidi, jangan sampai pemerintah dan pengembang lepas tangan begitu saja,” keluh Nela. Apalagi, tingkat hunian di kompleks perumahannya sudah mencapai 80%.

Editor: Prisma Ardianto