Pembangkit Listrik EBT di 15 Provinsi akan Sumbang Rp 426,5 Miliar ke Negara

BONDOWOSO, investor.id – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan dan pengoperasian energi baru terbarukan (EBT) di 15 provinsi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, proyek tersebut akan menyumbangkan pendapatan negara senilai Rp 426,5 miliar setiap tahunnya.

Bahlil menyampaikan, salah satu manfaat dari pembangunan pembangkit listrik EBT ini adalah mendorong pertumbuhan industri lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40%.

“Dan setelah kita hitung, kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bonus produksi panas bumi sebesar Rp 426,5 miliar per tahun,” ungkap Bahlil, dalam peresmian yang digelar di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).

Bahlil mengungkapkan, pembangunan pembangkit listrik EBT juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi daerah. Menurutnya, proyek EBT di 15 provinsi ini akan menciptakan hingga 9.500 lapangan kerja.

Dia juga menjelaskan, proyek EBT yang diresmikan hari ini terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Untuk di 15 provinsi selain daripada PLTP kita juga meresmikan PLTS bagi desa-desa yang belum mendapat listrik. Kurang lebih sekitar ada 5.600 desa atau dusun yang belum mendapat listrik. Sesuai arahan Bapak Presiden, desa-desa ini kita akan memakai PLTS dan sekarang sudah kita memulai untuk sampai dengan 5-10 tahun ke depan agar semua desa kita bisa mendapat manfaat daripada listrik,” urai Bahlil.

Adapun PLTP Ijen ini menjadi salah satu wujud langkah maju dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Peresmian PLTP Ijen ini menegaskan komitmen pemerintah dalam agenda transisi energi menuju ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus. Selain daripada itu kami juga menyampaikan bahwa penambahan 110 MW EBT sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan konsensus nasional untuk mendorong agar net zero emission kita di 2060 bisa sesuai dengan target,” tandas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto