Buyer Batalkan Pesanan, Pengusaha Furnitur Kian Waswas Tarif Impor Trump

CIREBON, investor.id – Amerika Serikat (AS) dalam kebijakan perdagangannya akan menerapkan tarif bea masuk terhadap produk asal Indonesia sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Hal ini membuat khawatir salah satunya pengusaha furnitur lokal yang bergantung pada ekspor ke AS.

Pemerintah Indonesia telah mengirim tim negosiasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk berunding dengan AS menyangkut tarif bea masuk tersebut. Pemerintah menargetkan negosiasi dapat selesai pada tiga pekan ke depan untuk turut memberi kepastian kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Meski tarif itu belum efektif berlaku, buyer asal AS telah membatalkan pesanannya terhadap produk Indonesia. Seperti yang diungkapkan Owner CV Primadona Rattan, Syarifudin yang menjalankan operasional di Desa Warukawung, Depok, Cirebon, Jawa Barat. Dia mengaku khawatir terhadap dampak langsung dari kebijakan tersebut, khususnya terhadap pasar ekspor ke AS.

“Kami cukup terkejut dengan kebijakan itu. Salah satu konsumen utama kami berasal dari Amerika, dan akibat kenaikan tarif impor, mereka langsung menunda pesanan,” ucapnya pada Jumat (11/7/2025).

Akibatnya, produksi yang sudah dijadwalkan pun terpaksa dihentikan sementara. Padahal, Syarifudin baru saja akan mengirim satu kontainer yang berisi kursi ke AS. “Saat ini kami menanti kepastian,” imbuh dia.

Kendati demikian, Syarifudin menyatakan bahwa pihaknya masih tetap beroperasi, mengingat telah memiliki pasar ekspor alternatif yang relatif stabil. Selain AS, pihaknya juga memproduksi furnitur ke negara-negara Eropa seperti Jerman, Bulgaria, dan Inggris. Mereka tetap mengajukan pesanan.

“Khusus Jerman, mereka bahkan memesan rutin dua hingga tiga kali dalam sebulan, meskipun tergantung pada musim penjualan dan liburan,” ungkap dia.

Saat ini, perusahaan yang dikelola Syarifudin mengoperasikan tiga fasilitas produksi yang mencakup proses dari bahan mentah hingga pengemasan dan pemuatan kontainer. Saat ini, perusahaan yang dimaksud mempekerjakan sebanyak 40 orang. Nasib mereka akan terancam jika permintaan terganggu.

“Kalau permintaan menurun drastis, tentu kami khawatir harus mengurangi tenaga kerja. Kami berharap itu tidak sampai terjadi,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap proaktif dalam memperjuangkan nasib para eksportir. Ekspor bukan hanya tentang menghasilkan devisa, melainkan nasib pekerja dan keluarganya yang bergantung pada aktivitas ini.

Editor: Prisma Ardianto