Komisi XII Setuju Usulan Anggaran Kementerian ESDM Rp 8,11 Triliun pada 2026

JAKARTA, investor.id – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2026, senilai Rp 8,11 triliun. Restu itu diperoleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025).

“Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran ke Menteri ESDM RI tahun anggaran 2026 sebesar Rp 8,117 triliun,” ungkap Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya di ruang rapat Komisi XII, Jakarta.

Adapun, anggaran tersebut akan dialokasikan atau digunakan untuk 12 pos. Dengan rincian Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp 565,2 miliar, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp 138,7 miliar, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas sebesar Rp 3,12 triliun.

Lalu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapat alokasi sebesar Rp 731,7 miliar, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sebesar Rp 679,7 miliar, Dewan Energi Nasional sebesar Rp 77,6 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp729,4 miliar.

Kemudian untuk Badan Geologi sebesar Rp 695,7 miliar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas sebesar Rp 323,3 miliar, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar Rp 880,4 miliar, dan Badan Pengelola Migas Aceh sebesar Rp 102,3 miliar, serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum sebesar Rp 70 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XII DPR-RI juga mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Kementerian ESDM yang telah berjalan dengan baik, diharapkan dapat terus dipertahankan.

Diketahui, dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, disebutkan bahwa laporan keuangan Kementerian ESDM telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disusun berdasarkan efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai.

“Komisi XII DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian ESDM RI yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024 dan meminta semua rekomendasi BPK RI untuk ditindaklanjuti,” jelas Bambang.

Editor: Prisma Ardianto