Visi dan Realisasi NZE di Sektor Tambang Belum Sejalan

JAKARTA, investor.id – Pelaku usaha di sektor pertambangan berkomitmen mewujudkan emisi nol bersih (net-zero emission/NZE) di lingkungan kegiatan bisnisnya. Namun terdapat sejumlah hambatan untuk mencapai aspirasi tersebut.

Ketua Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan yang cukup menghambat realisasi di lapangan. Setidaknya, terdapat empat poin utama yang menjadi sorotan.

“Tantangan utama ada pada gap antara visi dan realisasi di lapangan. Secara normatif, sektor pertambangan punya komitmen untuk transisi energi, tapi implementasinya masih terkendala di beberapa hal,” ungkap Anggawira, Senin (28/7/2025).

Pertama, yakni dari sisi teknologi atau pun infrastruktur. Menurutnya, banyak perusahaan tambang belum punya teknologi rendah karbon yang terjangkau. Seperti, penggunaan alat berat berbasis solar, sistem logistik batu bara, dan pengolahan mineral yang masih sangat bergantung pada energi fosil.

Kedua, insentif ekonomi belum cukup mendukung. Pelaku usaha sulit bergerak bila tidak ada skema fiskal yang membuat investasi transisi menjadi kompetitif. Misalnya, insentif pajak untuk penggunaan energi terbarukan atau carbon offset, belum dioptimalkan.

Ketiga, regulasi yang disebut tumpang tindih dan inkonsisten. “Misal, pelaku usaha dituntut mengurangi emisi, tapi tidak diberikan kemudahan perizinan untuk pembangkit listrik tenaga surya tambang atau reforestasi pascatambang,” papar Anggawira.

Keempat, akses pendanaan hijau. Tidak semua perusahaan tambang, khususnya yang skala menengah-kecil, bisa mengakses green financing atau ESG Fund karena persyaratan yang rumit, sehingga cuma bisa dinikmati perusahaan besar.

Namun demikian, ia mendorong pemerintah maupun para pelaku usaha untuk dapat berkomitmen dan mampu memecahkan solusi untuk mencapai target NZE di Tanah Air, khususnya bagi sektor pertambangan. Di samping itu, peta jalan ekonomi hijau yang sudah dibuat harus benar-benar dijalankan.

“Kita tidak bisa bicara net zero di sektor tambang dengan pendekatan moralistik. Harus realistis, berbasis data, dan disertai insentif ekonomi. Transisi harus didesain sebagai peluang bisnis baru, bukan sebagai beban,” pungkas Anggawira, yang baru-baru ini dipercaya menjabat Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto