Dorong Pemerataan Listrik, Menteri ESDM: Cukuplah Saya yang Sekolah Dulu Tidak Ada Listrik

JAKARTA, investor.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi percepatan penyediaan listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum teraliri listrik di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di sektor energi.

Bahlil menyebut, berdasarkan data terakhir, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati akses listrik. Bahkan, terdapat penambahan sebanyak 1.068 titik yang belum tersambung dengan jaringan listrik.

“Saya kemarin bahas dengan beberapa staf dan Menristek untuk bicara tentang strategi percepatan bagi desa-desa maupun dusun-dusun yang belum mendapat listrik, agar segera kita menyusun program dan langkah-langkahnya,” ujar Bahlil dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Ia menegaskan, akses listrik bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, di era digital seperti saat ini, listrik menjadi prasyarat penting dalam dunia pendidikan.

“Listrik ini sangat penting di era digitalisasi, terutama untuk semua sekolah sekarang. Di desa-desa, di kampung-kampung, itu kan setiap desa minimal ada satu sekolah. Jadi kalau listriknya enggak ada, bagaimana kita bicara tentang edukasi digitalisasi di tingkat sekolah?” tegasnya.

Bahlil juga menyinggung pengalaman pribadinya semasa sekolah yang tidak menikmati fasilitas listrik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mempercepat penyediaan listrik bagi generasi masa kini.

“Cukuplah saya yang sekolah dulu tidak ada listrik. Ini menjadi komitmen, dan ini juga komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk segera merumuskan dan menjalankan,” ujarnya.

Menurut Bahlil, proses percepatan tidak akan melalui mekanisme birokrasi yang rumit, seperti pembentukan satuan tugas (satgas). Pemerintah akan langsung mengeksekusi kebijakan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM dan PLN.

“Enggak ada Satgas-Satgas. Langsung aja kita eksekusi, Kementerian ESDM sama PLN,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto