Dilema Listrik Murah

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menghadapi dilema dalam transisi energi bersih. Penyediaan listrik khususnya yang berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT) harus terjangkau bagi masyarakat, namun jangan sampai mematikan industri.

Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), M. Pradana Indraputra mengungkapkan situasi dilematis yang dihadapi pemerintah dalam upaya transisi ke energi bersih. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan listrik murah untuk masyarakat. Tapi di sisi lain, kebijakan juga jangan sampai menekan bisnis pelaku usaha.

Pradana menjelaskan, sudah menjadi kepentingan pemerintah untuk menekan harga listrik supaya terjangkau oleh masyarakat. Bukan hanya murah, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan listrik mudah diaksesuntuk seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, pengembang punya hak memperoleh keuntungan sebagai badan usaha dalam penyedia listrik, terutama yang berbasis EBT. Jika harga listrik terlalu rendah, maka bisa mengancam keberlangsungan usaha.

Pelaku usaha harus menanggung biaya produksi yang tidak berubah, walau harga listrik ditekan oleh pemerintah. Selain itu, harga listrik yang terlalu ditekan dapat menghalangi investor masuk ke sektor EBT karena tidak menguntungkan.

“Jadi ini kita perlu cari titik tengahnya. pemerintah tetap konsisten menyediakan energi cukup, energi murah untuk semuanya, sembari transisi ke energi bersih,” kata Pradana dalam acara Investor Daily Talk di Studio Mini Hutan Kota Plataran Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Lebih lanjut, ia juga menuturkan bahwa pemerintah terus mendorong pelaku usaha supaya mengadopsi inovasi teknologi. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi listrik secara massal (mass consumption) masyarakat.

Kendati demikian, Pradana memandang bahwa transisi energi bersih sudah berjalan dan konsisten diupayakan pemerintah. Wujud nyata komitmen pemerintah yakni Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang menargetkan 70% kapasitas pembangkit listrik baru berasal dari sumber terbarukan.

“Secara teknis menteri ESDM telah mengesahkan RUPTL rencana 10 tahunan. ini menjadi bukti nyata bahwa kita konsisten mengusung energi bersih menuju Indonesia yang berkelanjutan untuk Indonesia lebih hijau,” sebut Pradana.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berprogres untuk melakukan pensiun dini salah satu PLTU terbesar di Indonesia. Selain itu, tak dapat dipungkiri masih banyak PLTU beroperasi, namun perkembanganya tidak signifikan dibandingkan energi terbarukan.

“PLTU memang masih ada, tapi penambahan tidak signifikan kalau dibandingkan rasio pertumbuhan dengan renewable energy yang jauh sekali,” pungkas Pradana.

Editor: Prisma Ardianto