Anggaran Siap, Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Elektrifikasi di Desa

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas evaluasi ekonomi 2025 dan kebijakan 2026, pada Senin (25/8/2025). Salah satu fokus utama yang diperintahkan presiden adalah percepatan program elektrifikasi di ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan 5.700 desa dan 4.400 dusun akan segera dialiri listrik. Program ini ditargetkan selesai pada 2029-2030, dengan anggaran yang akan mulai dialokasikan pada perubahan anggaran 2025 dan APBN 2026.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini gak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegas Bahlil, seperti dikutip pada Selasa (26/8/2025).

Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Kementerian ESDM dirancang memperoleh kenaikan anggaran sebesar 86% dari outlook tahun 2025 sebesar Rp 4,36 triliun menjadi sebesar Rp 8,12 triliun untuk tahun 2026. Kenaikan utamanya diperuntukkan kepada program energi dan ketenagalistrikan sebesar Rp 4,05 triliun pada 2026, atau naik 106,8% dari outlook tahun 2025 yang sebesar Rp 1,96 triliun.

Adapun jumlah desa rasio desa berlistrik (RDB) pada tahun 2024 sebesar 93,05%. Sementara rasio elektrifikasi (RE) nasional telah meningkat dari 98,9% pada tahun 2020 menjadi 99,8% pada akhir 2024.

Pemerintah juga merancang anggaran subsidi listrik mencapai Rp 104,65 triliun atau naik 17,5% apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2025 yang sebesar Rp 89,08 triliun.

Peningkatan ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lian oleh: perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar; peningkatan pemaikaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU; dan kenaikan bauran energi BBM dalam rangka peningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan subsidi listrik tahun anggaran 2026 diarahkan kepada dua aspek. Pertama, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan DTSEN. Kebijakan tersebut akan disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi.

“Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak,” demikian dijelaskan dalam dokumen tersebut.

Kedua, subsidi listrik diarahkan untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Editor: Prisma Ardianto