Pembiayaan Campuran Jadi Solusi Pendanaan Giant Sea Wall

JAKARTA, investor.id – Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall digadang-gadang menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan penurunan permukaan tanah di Pantai Utara Jawa. Namun mampukah proyek senilai US$ 40 miliar tersebut mengamankan Jakarta dari gelombang krisis iklim? Lebih dari sekadar tembok, Giant Sea Wall bisa menjadi simbol harapan: melindungi pesisir, membuka peluang ekonomi, dan menjaga masa depan Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Dr. Anto Prabowo, Peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Insan Pembangunan Indonesia (UNIPI) dalam acara The 2025 Sebelas Maret International Conference on Digital Economy (SMICDE) di Swiss-belhotel Solo, Kamis (4/9) lalu. Penelitian yang berkolaborasi dengan UNS, Amentis Institute dan Adam Smith Business School - University of Glasgow berkaitan dengan Inovasi Keuangan berkaitan dengan rencana mewujudkan Jakarta Great Sea Wall.

Penelitian ini mengkaji inovasi keuangan dalam mendukung realisasi Jakarta Great Sea Wall (Giant Sea Wall/GSW), sebuah proyek infrastruktur bernilai lebih dari US$ 40 miliar yang bertujuan melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, penurunan tanah, dan kenaikan muka laut.

Sebagai proyek adaptasi iklim terbesar di Indonesia, GSW mengusung model pembiayaan hibrida dengan instrumen inovatif yaitu Asset Value Protection (AVP) yang berfungsi bagi perlindungan nilai aset untuk menarik investor institusional, Viability Gap Funding (VGF): dimana dalam hal ini berupa dukungan APBN untuk komponen sosial dan non-komersial. 

Selanjutnya Green Sukuk yaitu obligasi syariah hijau untuk mendanai proyek adaptasi. Lalu, Asset-Backed Securities (ABS) yang merupakan sekuritisasi pendapatan dari reklamasi dan infrastruktur pendukung. Struktur ini memungkinkan mobilisasi modal swasta tanpa membebani fiskal negara, sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang proyek.

Adapun estimasi biaya Giant Sea Wall mencapai US$ 40-42 miliar (hanya mencakup Jakarta saja). Angka sebesar itu mustahil ditanggung APBN sepenuhnya, mengingat prioritas lain pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur nasional. “Solusinya adalah pembiayaan campuran (blended finance), memadukan dana publik, swasta, dan investor global melalui instrumen keuangan inovatif,” kata Anto dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

Dia menambahkan proyek multidimensi ini bisa berhasil dengan tata kelola kolaboratif. Katanya Giant Sea Wall tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Inovasi keuangan seperti Green Sukuk, Asset Value Protection, dan ABS menjadikan proyek ini bankable sekaligus inklusif. “Namun, tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah, swasta, dan regulator, investor tidak akan masuk. Transparansi, tata kelola ESG, dan safeguards sosial-lingkungan adalah syarat mutlak agar proyek ini tidak hanya besar, tetapi juga adil,” jelas Anto.

Jika berhasil, GSW akan menjadi model adaptasi iklim global yang memadukan perlindungan aset fisik, transformasi sosial-ekonomi, pelestarian ekologi, dan inovasi pembiayaan. Adapun potensi nilai ekonominya mencakup, US$ 20–25 miliar nilai properti baru di kawasan reklamasi dalam 20 tahun, pusat bisnis dan industri baru yang menarik investasi asing langsung (FDI).

Selain itu ada ratusan ribu lapangan kerja di sektor konstruksi, jasa, dan pariwisata. Disisi lain efisiensi ekonomi dari pengurangan kerugian banjir sebesar US$ 600 juta per tahun. “GSW bukan hanya mencegah kerugian, tetapi menciptakan nilai ekonomi baru. Inilah logika asset value protection dan asset value creation yang harus berjalan beriringan,” tegas Anto.

Anto menegaskan, Jakarta GSW adalah lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah ujian besar bagi Indonesia dalam membangun model pembiayaan iklim yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan proyek ini bergantung pada tiga kunci utama yaitu inovasi keuangan untuk memobilisasi dana tanpa membebani negara.

Kedua, kolaborasi lintas sektor dengan tata kelola transparan. Ketiga, safeguards sosial-ekologis untuk memastikan pembangunan berkeadilan. “Jika ketiga hal ini dijaga, GSW akan menjadi tonggak sejarah Indonesia dalam menjawab triple challenge kebijakan iklim: efektivitas, efisiensi, dan keadilan,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto