Kritik Manajemen Stok Pangan, Celios: Klaim Pemerintah Sering Beda dengan Realita

JAKARTA, investor.id – Lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah kembali memicu sorotan tajam. Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai fenomena tahunan ini terjadi bukan sekadar karena kenaikan permintaan, melainkan akibat "bobroknya" manajemen stok pangan yang dikelola pemerintah.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menegaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadan adalah pola rutin yang seharusnya sudah bisa diantisipasi melalui perencanaan kebijakan stabilisasi harga yang matang.

“Kenaikan harga terjadi karena ada kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan meningkat hampir setiap kali memasuki Ramadan–Lebaran,” ujar Huda saat dihubungi, Selasa (17/2/2026).

Namun, Huda menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada sisi konsumen, melainkan ketidaksiapan pasokan di pasar saat kebutuhan melonjak. Ia menilai klaim ketersediaan stok yang kerap disampaikan pemerintah sering kali tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga komoditas adalah manajemen stok. Manajemen stok pangan strategis di Indonesia masih bermasalah, di mana klaim pemerintah tinggi, namun di lapangan terjadi kekurangan stok hingga harga tinggi. Jadi ketika ingin melakukan intervensi sudah terlambat,” kata Huda.

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya memiliki instrumen kuat melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food. Keberadaan lembaga ini seharusnya menjamin ketepatan waktu dalam pelepasan stok ke pasar (market operation) maupun pengisian kembali (re-stock).

“Kapan harus mengeluarkan, kapan harus melakukan re-stock itu salah satu manajemen stok yang harus dilakukan,” jelasnya.

Selain masalah fisik stok, Celios menyoroti lemahnya sinkronisasi data antar-kementerian dan lembaga (K/L) yang membuat neraca komoditas menjadi tidak akurat. Perbedaan data antara Kementan dan Kemendag berisiko memicu kebijakan impor yang salah sasaran, baik berupa kelebihan pasokan (over supply) maupun kekurangan akut (excess demand).

“Kadang data yang digunakan oleh Kementan dan Kemendag ataupun K/L lainnya berbeda. Efeknya ada selisih kebutuhan impor dengan jumlah yang diekspor. Bisa terjadi over supply atau excess demand,” ungkap Huda.

Tanpa perbaikan fundamental pada sistem pendataan dan manajemen penawaran, Celios memperingatkan bahwa gejolak harga pangan akan terus berulang dan menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Intervensinya bukan dari sisi netralisir permintaan, namun dari sisi penawaran, seperti manajemen stok dan sebagainya,” tegas Huda.

Editor: Prisma Ardianto