RI Diminta Impor Minyak hingga LPG dari AS, Nilainya Fantastis

JAKARTA, investor.id - Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani kesepakatan dagang resiprokal dalam momen kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada Kamis, 19 Februari 2026.

Dokumen kesepakatan dagang resiprokal yang beredar menunjukkan bahwa Amerika Serikat meminta Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan impor sejumlah produk energinya.

"Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial untuk mengimpor komoditas energi AS senilai US$ 15 miliar," demikian tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip pada Minggu (22/2/2026). 

Dokumen itu juga menulis, Indonesia diminta meningkatkan impor batubara metalurgi dari AS untuk mendukung pembuatan baja, industrialisasi lokal, dan keandalan serta keamanan energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor dari pelaku manipulasi pasar.

Tak hanya itu, Indonesia juga diminta meningkatkan impor teknologi batubara canggih AS dan bermitra dalam mempercepat pengembangan, penerapan, dan komersialisasi teknologi tersebut, termasuk dengan memanfaatkan semua mekanisme pendanaan yang tersedia untuk mendukung kemajuan teknologi pengolahan komoditas tersebut.

Selain itu, Indonesia juga diminta memfasilitasi pembelian LPG dari AS senilai US$ 3,5 miliar, pembelian minyak mentah senilai US$ 4,5 miliar, dan pembelian bensin olahan senilai US$ 7 miliar.

"Mendukung dan memfasilitasi pembelian minyak mentah senilai USD 4,5 miliar; dan mendukung dan memfasilitasi pembelian bensin olahan senilai USD 7 miliar," tulis dokumen tersebut.

Meski akan mendatangkan minyak mentah dari AS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebijakan penghentian impor solar tetap berjalan tahun ini. Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menegaskan bahwa pengadaan produk solar akan tetap diupayakan melalui produksi dalam negeri demi menjaga komitmen kemandirian energi.

“Kita mengedepankan kemandirian energi sesuai komitmen Pak Menteri untuk stop impor solar tetap jalan. Ini satu hal yang berbeda, karena ini kesepakatan untuk perdagangan kita,” ujar Dwi Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Editor: Natasha Khairunisa