3 Masalah Ini Bisa Hambat Konversi Kendaraan Listrik

JAKARTA, investor.id – Ambisi Pemerintah untuk mengonversi sekitar 120 juta unit sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai menghadapi tantangan besar. Di tengah skema insentif yang masih dikaji, sejumlah kendala fundamental mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga perilaku konsumen diprediksi bakal menghambat laju transisi energi nasional tersebut.

Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai target konversi skala besar tersebut belum realistis untuk dicapai dalam waktu dekat. Menurutnya, kesiapan ekosistem pendukung saat ini masih sangat minim.

“Saya kira kesiapan saat ini masih sangat minim, sehingga target untuk mengonversi 120 juta kendaraan ke listrik itu sangat tidak realistis karena banyak kendala yang belum diatasi,” ujar Fahmy saat dihubungi, Selasa (14/4/2026).

Fahmy mengidentifikasi tiga Pekerjaan Rumah (PR) utama yang harus dituntaskan pemerintah:

1. Sebaran SPKLU yang Belum Merata

Infrastruktur pengisian daya atau SPKLU saat ini masih terkonsentrasi di pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Padahal, penggunaan sepeda motor menjangkau hingga pelosok daerah. Fahmy menekankan bahwa keterbatasan akses pengisian daya akan menyulitkan mobilitas pengguna, terutama pekerja sektor transportasi seperti ojek online.

“SPKLU adanya di mal-mal. Padahal sepeda motor itu digunakan hingga ke pelosok. Kalau misalnya ojek online kehabisan listrik di jalan, tentu akan mengganggu,” jelasnya.

Ia menambahkan, PLN sebagai penyedia listrik cenderung baru akan berinvestasi jika jumlah pengguna sudah cukup besar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian.

2. Minimnya Jaringan Bengkel Konversi

Berbeda dengan jaringan bengkel pabrikan konvensional yang sudah menjangkau pedesaan, bengkel khusus konversi listrik masih sangat terbatas. Tanpa ekosistem bengkel yang luas, insentif sebesar apa pun dinilai sulit menarik minat masyarakat di luar wilayah perkotaan.

Fahmy mencontohkan jaringan bengkel seperti AHASS yang telah menjangkau hingga pelosok. Menurutnya, ekosistem serupa perlu dibangun untuk mendukung konversi kendaraan listrik. “Kalau konsumen di desa harus ke kota untuk konversi, tentu akan menyulitkan, meskipun ada berbagai insentif yang diberikan,” tuturnya.

3. Ketidakpastian Nilai Jual Kembali (Resale Value)

Keputusan konsumen untuk beralih sangat dipengaruhi oleh persepsi nilai ekonomis jangka panjang. “Perlu ada semacam jaminan agar harga jual kembali tidak jatuh, sehingga bisa mendorong konsumen untuk beralih,” jelas Fahmy.

Selain aspek hilir, Fahmy menyoroti ironi pada sektor hulu di mana sekitar 56% pasokan listrik nasional masih bersumber dari batu bara. Hal ini dinilai kontradiktif dengan semangat transisi menuju energi bersih.

Meskipun Pemerintah telah menyiapkan rencana produksi sedan listrik nasional pada 2028 dan memperkuat kendaraan komersial, Fahmy mendesak kehadiran peta jalan (roadmap) yang lebih terukur.

“Jadikan ini prioritas, susun roadmap yang jelas, dan tentukan target yang sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu muluk agar bisa tercapai,” tandasnya.

Editor: Prisma Ardianto