Bahlil Tegaskan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Desember 2026

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Desember 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Prabowo Subianto.

"Atas arahan bapak presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, Insyaallah sampai selama-lamanya," kata Bahlil setelah rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Bahlil mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan energi nasional yang masih aman.

Ia menyebut stok bahan bakar seperti solar, bensin, hingga LPG saat ini berada di atas standar minimum, sehingga pasokan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasokan energi nasional dipastikan dalam kondisi aman seiring penguatan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia, termasuk kesepakatan impor minyak mentah (crude oil) dan LPG.

Namun, Bahlil menegaskan kebijakan tersebut tetap bergantung pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Asumsi ICP dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$ 70 per barel.

Sementara itu, Bahlil menyebut rata-rata harga ICP sejak Januari 2026 hingga saat ini disebut masih berada di bawah US$ 77 per barel. Dengan selisih yang masih relatif kecil dari asumsi batas atas, pemerintah menilai tekanan terhadap anggaran negara masih terkendali dan belum memerlukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

"Sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari US$ 77. Jadi kita itu baru split US$7, jadi jangan sampai ada yang anggapan bahwa uang kita dapat dari mana. Kita ini baru naik US$ 7 sampai dengan sekarang," ucap Bahlil.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak global guna menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan stabilitas fiskal, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Editor: Natasha Khairunisa