Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% saat Dunia Dilanda Krisis

JAKARTA, investor.id – Di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang melampaui 40%, Presiden Prabowo Subianto justru mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kebijakan ini diambil guna menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap gangguan pasokan global akibat penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya pada Senin (4/5/2026).

Penurunan harga sebesar 20% tersebut berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, mulai dari Urea, NPK, hingga ZA. Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare, sekaligus menjangkau lebih dari 16 juta petani di seluruh Indonesia.

Selain menekan harga di hulu, pemerintah telah lebih dulu melakukan langkah struktural dengan memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden (Inpres). Langkah ini bertujuan mempercepat penyaluran dari produsen langsung ke petani dengan sistem integrasi berbasis KTP.

Tak hanya di sisi produksi, pemerintah juga memperkuat perlindungan petani di sisi hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Pendekatan hulu-hilir ini memastikan petani tetap mendapatkan keuntungan meski di tengah tekanan inflasi global.

Melalui langkah-langkah strategis itu, pemerintah memastikan hadir di dua ujung rantai produksi, yaitu menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi, sekaligus menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.

Posisi Indonesia juga dinilai lebih kokoh, terutama saat negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam mulai menghadapi kendala produksi akibat ketergantungan impor pupuk yang tinggi. Hal ini didukung oleh diversifikasi pasokan yang telah dilakukan sejak 2025 dan penguatan produksi domestik.

Saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melampaui 5 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Stok yang melimpah ini menjadi bantalan kuat dalam menghadapi ancaman El Niño maupun gejolak rantai pasok global.

Dengan cadangan yang kuat, Indonesia optimis mampu menjaga stabilitas harga pangan nasional di tengah situasi dunia yang tidak stabil. Capaian ini tak lepas dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog.

“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.

Editor: Prisma Ardianto