Jangan Terulang di Masela

Kabar baik berembus kencang awal pekan ini terkait nasib Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Negosiasi antara pemerintah dan Shell terkait pengganti Shell Upstream Overseas Services Ltd sebagai pemilik saham partisipasi 35% di Blok Masela disebut telah mendekati kata mufakat. Sell bersedia melepas kepemilikannya, bahkan siap untuk merealisasikannya akhir Juni ini.

Kabar baiknya lagi, PT Pertamina (Persero) yang menggandeng Petronas merupakan kandidat kuat untuk menggantikan Shell. Tahun 2020 lalu, raksasa migas asal Belanda dan Inggris itu memutuskan hengkang dari Blok Masela karena ingin fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Sejak itu, upaya negosiasi untuk menentukan pengganti Shell berlangsung alot dan tak berkepastian.

Bila semua kabar baik ini benar-benar terwujud, maka kedua BUMN dari negeri serumpun itu bakal menjadi pengelola Blok Masela bersama Inpex Masela Ltd, perusahaan migas asal Jepang yang menguasai 65% hak partisipasi. Sebelum Shell bergabung pada 2011, Inpex yang memegang kontrak sejak 1998 adalah pemegang 100% saham proyek yang kaya akan gas alam itu. Namun, selama itu progres pengembangannya berjalan pelan.

Proyek jumbo Masela diproyeksi bisa menghasilkan kumulatif produksi gas sekitar 16,38 trillion standard cubic feet (tscf) gross atau 12,95 tscf sales, dan kondensat 255,28 million stock tank barrels (mmstb) untuk periode 2027-2055. Sedangkan nilai ekonomis gasnya saja diperkirakan lebih dari US$ 32,3 miliar (Rp 482 triliun) dan kondensat sekitar US$ 15,6 miliar. Artinya, nilai totalnya mencapai US$ 47,99 miliar atau Rp 714,74 triliun.

Dengan potensi produksi yang besar itu, pemerintah tentu sangat berkepentingan agar proyek ini berjalan lancar sesuai rencana, guna mengamankan pasokan gas nasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, termasuk petrokimia, gas memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Pasalnya, gas dinilai sebagai energi transisi paling rasional dari energi fosil menuju EBT.

Karenanya, pemerintah memasukkan proyek bernilai US$ 19,8 miliar atau sekitar Rp 285 triliun itu dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Selain besarnya kepentingan negara, karena kebutuhan dana sangat besar juga, muncul pandangan sebaiknya pengambilalihan hak partisipasi Shell di Blok Masela didanai negara lewat penugasan ke Pertamina. Apalagi, risiko eksplorasi dan eksploitasi ladang gas di laut dalam dikenal memiliki risiko tinggi.

Pandangan itu tentu patut dipertimbangkan. Harga yang diminta Shell atas saham partisipasi 35% itu sudah di bawah US$ 1 miliar atau Rp 14,89 triliun, dari semula US$ 1,4 miliar. Namun demikian, setelah itu masih ada dana investasi yang harus dikeluarkan yang totalnya mencapai US$ 19,8 miliar, meski akan ditanggung bersama secara proporsional dengan Inpex.

Namun, pandangan lain juga mengemuka yang mengingatkan agar Pertamina tidak buru-buru dalam pengambilalihan ini sebelum ada kepastian pasar yang bakal menyerap produk yang dihasilkan Blok Masela. Apalagi, empat tahun lagi atau pada tahun 2027, proyek yang memiliki cadangan terbukti mencapai 18,54 tscf ini digadang-gadang mulai berproduksi. Karena, bagaimana pun setiap investasi ‘haram’ hukumnya untuk rugi, meski kadang tak bisa dihindari.

Lepas dari diskusi teknis dan bisnis seputar pengambilalihan ini, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah nasib masyarakat di lingkar tambang dan area pengolahannya. Ironi dan cerita pilu masyarakat lingkar tambang lain di Indonesia tak boleh terulang di Blok Masela. Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tercatat sebagai kabupaten termiskin di Maluku berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan masyarakatnya harus terangkat oleh kehadiran proyek ini.

Editor: Nasori