Saatnya Menggenjot Belanja

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2025, Senin (05/05/2025). Pada periode itu, ekonomi dilaporkan hanya tumbuh 4,87% secara year on year (yoy), dalam kisaran proyeksi mayoritas ekonom dan analis. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%, maupun kuartal I-2024 yang di level 5,11%, bahkan yang terendah sejak kuartal IV-2021.

Angka tersebut menjauh dari target pertumbuhan ekonomi  APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 5,2%. Sebaliknya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 itu justru mendekati proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru-baru ini menyebutkan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,65% pada 2025 dan Bank Dunia yang merevisi proyeksi dari tumbuhn 5% menjadi 4,7% untuk tahun yang sama.

Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap memberi kontribusi terbesar ke PDB Indonesia pada kaurtal I-2025 yakni 54,53% dengan pertumbuhan 4,89% (yoy), tak jauh beda dari periode sama tahun sebelumnya  yang di level 4,91%. Perubahan mencolok justru terjadi pada konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi hingga 1,38%. Padahal periode sama tahun lalu, konsumsi pemerintah tumbuh hingga 19,90%.  

Hal itu tak lepas dari kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran dari pusat hingga daerah yang justru berdampak kontraproduktif terhadap komponen belanja pemerintah dan juga investasi. Karena, pada dasarnya belanja pemerintah menjadi stimulan bagi swasta dalam melakukan investasi, baik investasi baru maupun ekspansi usaha. Ketika pemerintah menahan belanja, maka swasta pun akan melakukan hal serupa.

Pelemahan daya beli masyarakat juga masih menjadi tantangan utama dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ini terkonfirmasi dari sejumlah indikator seperti deflasi yang terjadi sebelum bulan Ramadan serta indikator penjualan dan jumlah uang beredar yang pada Lebaran maupun Ramadan tahun ini tidak setinggi tahun lalu.

Oleh karena itu, di sisa kuartal tahun ini, pemerintah harus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan yang dinilai bisa mendorong ekonomi domestik tumbuh lebih kencang. Pemerintah memiliki opsi terutama untuk tetap menjaga konsumsi rumah tangga dengan memberikan stimulus yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat secara langsung.

Kalangan ekonom berpandangan, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif Rp 306 triliun tahun ini, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Kebijakan membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun sebagai buntut efisiensi diharapkan menjadi awal dari upaya evaluasi itu.

Di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat, ekonomi membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. Sejauh ini, ruang untuk menaikkan belanja pemerintah masih ada, kendati penerimaan pajak pada kuartal I tahun ini melemah 12,1% secara tahunan menjadi Rp 322 triliun.  

Respons pemerintah yang siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal II-2025 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi patut disambut baik. Pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan merilis kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja.

Untuk itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako pada Mei-Juni serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah juga memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

Dalam mendorong investasi, pemerintah juga akan mengimplementasikan kredit investasi untuk industri padat karya, optimalisasi capex expenditure BUMN, dan optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat. Langkah pemerintah ini perlu didukung oleh otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dari sisi industri keuangan dan moneter. Intinya, dalam situasi seperti saat ini, semua pihak harus berkolaborasi mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk menahan kemerosotan ekonomi terus berlanjut.

Editor: Nasori