Booming Keuangan Syariah, Aset Tembus Rp 2.375,8 Triliun

JAKARTA, investor.id – Industri keuangan syariah Indonesia sedang naik daun. Total aset menembus Rp 2.375,8 triliun atau tumbuh 15,87% pada tahun 2022. Pencapaian ini sekaligus membuat pangsa keuangan syariah mengambil porsi lebih dari 10% terhadap aset jasa keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, perkembangan sektor keuangan syariah dalam negeri terus meningkat. Hal itu terjadi baik di pasar modal, perbankan, maupun di industri keuangan keuangan non bank (IKNB).

"Kalau melihat tahun 2022, aset keuangan syariah sudah mencapai Rp 2.375,84 triliun atau tumbuh 15,87%. Jadi sekarang pangsa pasarnya sudah 10,69% dari total nilai aset keuangan Indonesia. Ini merupakan upaya yang dilakukan bersama dan prestasi kita semua," ungkap Friderica dalam Ramadan Insight: Ekonomi Syariah 2023 dengan tema 'Mendorong Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah di The Westin Hotel, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Dia mengungkapkan, Islamic Finance Indicator tahun 2022 juga menempatkan Indonesia di posisi ketiga sebagai Most Developed Countries Islamic Finance. Pengakuan ini menjadi membanggakan dan menandai momentum yang sangat baik untuk terus dilanjutkan.

"Karena tetangga kita Malaysia sangat terdepan, lebih dulu dari kita, dan bagaimana Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 90% penduduknya adalah muslim, tentu ini menjadi pangsa pasar yang luar biasa," jelas Friderica.

Di samping itu, dia menegaskan bahwa produk keuangan syariah tidak hanya diperuntukan bagi muslim tetapi untuk semua kalangan. Karena aspek kepatuhan dan hal lainnya dilalui dengan baik.

"Saya juga melihat sudah mulai tren, saudara-saudara kita yang beragama diluar islam sudah memilih produk-produk syariah ini. Karena karakteristik dari produk-produk ini yang dirasa sudah baik. Ini yang harus kita tangkap momen ini bersama-sama," imbuh Friderica.

Dia menuturkan, Indonesia punya cita-cita untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan, dimana salah satunya yaitu terkait dengan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia memang meningkat dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun lalu. Indeks inklusi keuangan syariah pun naik dari 9,10% menjadi 12,12%.

Menurut Friderica, peningkatan ini belum optimal memandang potensi yang begitu besar. Selain itu, gap dengan tingkat literasi keuangan nasional bahkan masih dalam kisaran 40% dan gap hampir 70% terhadap inklusi keuangan konvensional.

"Ini tentu menjadi concern kita semua. Tapi kita harus menjadi kaum yang optimis. Seperti gelas, ini masih setengah kosong. Nah kalau melihat begini jangan lihat kecilnya, tapi ruang untuk tumbuhnya masih besar. Jadi potensi pelaku atau penggiat ekonomi dan keuangan syariah masih sangat besar," ujar Friderica.

Tantangan dan Upaya

Karena pangsa besar yang belum tergarap, Friderica menuturkan perlunya inovasi yang lebih masif dalam menciptakan produk/layanan keuangan syariah. Lebih dari itu, inovasi produk/jasa halal juga perlu ditingkatkan.

"Jadi tidak mungkin sektor keuangan ini akan maju kalau tidak ada demand dari ekosistem syariah ini. Inilah yang harus kita bangun. Saya melihat sebenarnya inovasi-inovasi sudah sedemikian baik, yang penting harus kita dorong," kata dia.

Sejalan dengan upaya tersebut, sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan syariah juga perlu tarik minatnya. Friderica menilai, jumlah SDM yang memahami betul industri ini masih sangat sedikit, sehingga perlu upaya lebih untuk bersama-sama menelurkan talenta baru di industri keuangan syariah.

"SDM ini harus mengerti bisnis konvensional dan sekaligus syariah. Mereka harus dihadirkan sebagai talenta yang siap pakai di sektor jasa keuangan syariah ini," ucap dia.

OJK sendiri, kata Friderica, telah menggelontorkan Roadmap Keuangan Syariah, baik itu pengembangan di sektor pasar modal, perbankan syariah, dan BPR. Dalam waktu dekat, OJK akan merilis Masterplan Pengembangan Literasi dan Inklusi, yang didalamnya turut menyertakan sektor keuangan syariah.

Lebih lanjut, OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 487 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 453 kabupaten/kota. Peran TPAKD diimplementasikan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program business matching lainnya.

Upaya perluasan akses keuangan tersebut juga dibarengi dengan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial. Pada Januari 2023, OJK telah melaksanakan 23 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 6.526 orang peserta.

Selain itu, Sikapi Uangmu sebagai saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital. OJK telah mempublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 33 konten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 220.657 viewers.

"OJK akan terus melaksanakan affirmative action dengan mengintensifkan edukasi keuangan kepada vulnerable group, salah satunya adalah edukasi keuangan kepada masyarakat nelayan di Rumah Susun Marunda dan masyarakat pedesaan," ungkap Friderica.

Sementara itu, sejak awal Januari hingga 17 Februari 2023, OJK telah menerima 41.963 layanan, termasuk 2.296 pengaduan, 34 pengaduan terindikasi pelanggaran, dan 129 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 1.200 merupakan pengaduan sektor perbankan, 1.081 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

Editor: Jauhari Mahardhika