BPJS Kesehatan Catat 49 Juta Peserta Non Aktif, Apa Pemicunya?

JAKARTA, Investor.id –  BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 49 juta peserta program Jaminan Sosial Kesehatan (JKN) berstatus non aktif per 1 Juli 2023. Peserta tersebut merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang sempat dinonaktifkan dan menunggak iuran dengan berbagai alasan.

Jika mengacu data BPJS Kesehatan per 1 Juli 2023, jumlah peserta terdaftar program JKN mencapai  258,32 juta atau mencakup sekitar 93% dari total populasi di Indonesia. Dari jumlah itu, 49 juta jiwa atau sekitar 18,97% merupakan peserta non-aktif dan sisanya 81,13% atau sebanyak 209,32 juta jiwa merupakan peserta aktif.

Bagi seorang peserta non-aktif, penjaminan pelayanan kesehatan akan diberhentikan sementara. Status ini berlaku mulai tanggal bulan berikutnya sejak terlambat atau tidak membayar iuran program JKN. Mereka pun dibayangi denda saat mengaktifkan kembali status kepesertaan maupun ketika membutuhkan pelayanan rawat inap.

"Kurang lebih ada 49 juta yang ga aktif, baik yang menunggak maupun dinonaktifkan di PBI," ungkap Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun saat di temui di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menerangkan, 49 juta peserta non-aktif itu terbagi atas 16 juta peserta menunggak iuran. Kemudian sisanya sebanyak 33 juta peserta non-aktif imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dinonaktifkan dari status sebelumnya sebagai peserta PBI.

Hal ini salah satunya buntut dari keputusan pemerintah yang sempat menonaktifkan 13 juta peserta tahun 2021. Beberapa dari mereka mulai membayar iuran sendiri atau beralih ke segmen kepesertaan mandiri, tapi tidak sedikit yang belum beralih, sehingga status kepesertaan menjadi non-aktif.

Namun demikian, David memastikan, kuota peserta PBI APBN sebanyak 96,8 juta yang ada saat ini sudah dimanfaatkan seoptimal mungkin. Seluruh kuota yang tersedia sudah terisi penuh. Ditambah dengan PBI APBD, jumlah peserta PBI program JKN sudah merambah lebih dari 113 juta jiwa.

David juga menegaskan, pemerintah telah berkomitmen untuk membayarkan iuran 96,8 juta peserta PBI sampai akhir 2024. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. Hal ini sekaligus mengakhiri kekhawatiran adanya penurunan secara bertahap kuota peserta PBI yang sempat diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Menurut dia, memang inisiasi penurunan jumlah peserta PBI belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengeluarkan data tentang tingkat kemiskinan yang menurun, seorang penerima bantuan iuran JKN bisa seorang yang tidak miskin tetapi memang tidak memiliki dana lebih untuk alokasi membayar iuran.

"BPS baru mengeluarkan (data) kalau tingkat kemiskinan turun, diharapkan kuota PBI itu turun. Tapi di fakta lapangan, PBI itu beda dengan bansos. Kalau bansos itu yang benar-benar miskin, tapi kalau PBI itu dia belum tentu miskin sekali tapi dia tidak ada uangnya untuk membayar iuran," jelas David.

Bahkan, Kementerian Sosial sempat mengusulkan agar kuota peserta PBI dari APBN ditingkatkan menjadi 112-113 juta peserta. Alasannya masih banyak pekerja di sektor informal yang belum terlindungi JKN. Temuan ini juga dapat ditilik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menghimpun lebih dari 140 juta penduduk terdaftar, dimana masih ada 20 juta penduduk yang sebetulnya mengantre untuk masuk sebagai peserta PBI JKN.

Editor: Investor.id