Target Fintech Lending Terancam Meleset

Agusman menerangkan, per Juli 2023, terdapat 23 penyelenggara yang memiliki TWP90 lebih dari 5%. OJK pun terus melakukan monitoring terhadap perubahan TWP 90, khususnya pada perusahaan yang memiliki TWP 90 di atas 5%.

“OJK memberikan surat pembinaan dan meminta mereka mengajukan action plan perbaikan pendanaan macet. OJK selanjutnya memonitor pelaksanaan action plan mereka dengan ketat. Jika kondisinya lebih buruk, OJK melakukan tindakan pengawasan lanjutan,” ungkap Agusman, belum lama ini.

Dia juga menjelaskan, pengenaan sanksi telah diatur sesuai dengan POJK. OJK mengenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran dan mengacu pada ketentuan dimaksud. Tentunya tindakan supervisory action dilakukan oleh OJK dalam rangka mitigasi pelanggaran dan memastikan perlindungan konsumen dapat tetap dipenuhi.

Terkait hal ini, Ketua Klaster Produktif AFPI Reynold Wijaya menuturkan faktor perlambatan penyaluran pinjaman untuk sektor produktif. Menurut dia, salah satu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi Indonesia di tahun ini yang masih cukup menantang.

Dia mengatakan, kondisi tersebut turut memengaruhi pertumbuhan industri fintech p2p lending. Lantaran bisnis melambat akibat terganggunya pasokan barang hingga berkurangnya permintaan di industri ritel. Dengan situasi demikian, UMKM pun secara umum terdampak, padahal mereka merupkan target utama dari penyaluran pinjaman produktif fintech p2p lending.

Faktor demikian, kata dia, pada gilirannya juga membuat para penyelenggara fokus untuk turut menjaga dan memperbaiki kualitas pinjaman. “Oleh karena itu, fokus saat ini tidak hanya pada target angka, namun perlu diimbangi dengan kualitas pendanaan yang baik, demi menjaga portofolio pendanaan tetap sehat,” kata Reynold kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Reynold yang juga Co-Founder & CEO Modalku bilang, untuk menjaga kualitas kredit, industri fintech p2p lending mengambil langkah proaktif. Langkah ini digulirkan dengan selektif dalam menyalurkan pinjaman yang diantaranya mengedepankan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko melalui penilaian kredit yang lebih komprehensif dari berbagai sumber data yang tersedia.

“Di samping itu, kami juga berharap kondisi ekonomi di Indonesia dapat segera membaik, sehingga penyaluran pendanaan produktif kepada UMKM dapat lebih optimal,” beber Reynold.

Dihubungi terpisah, Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan, tren penyaluran pinjaman produktif dalam skala industri tersebut tidak sejalan dengan yang terjadi di Akseleran. Penyaluran pinjaman Akseleran masih tercatat tumbuh 15% (yoy) hingga Juli 2023.

Namun demikian, dia mengakui munculnya sejumlah tantangan berbeda di tahun ini khususnya untuk para penyelenggara fintech p2p lending. Ivan bilang, masih ada UMKM di sejumlah sektor ekonomi yang bisa ditargetkan untuk kembali memacu penyaluran. Namun batas atas nilai penyaluran Rp 2 miliar menjadi kendala.

“Untuk regulasi, memang dari sisi pemain produktif menginginkan ticket size maksimal per penerima pinjaman bisa dinaikkan jadi Rp 10 miliar per penerima pinjaman. Ini akan bisa meningkatan penyaluran ke UKM size menengah," ungkap Ivan.

Ivan yakin, badai akan segera dilalui fintech p2p lending di klaster produktif. Industri ini punya keunikan melalui kapabilitas digitalnya agar ke depan lebih akseleratif menekan gap pendanaan UMKM Indonesia yang menembus Rp 1.000 triliun.

Editor: Prisma Ardianto